TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dilaksanakan November tahun ini. Menurut dia, seluruh proses telah siap dan pemerintah tinggal menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai perlindungan sosial kebijakan tersebut. "Pokoknya bulan ini," kata Kalla di kantornya, Senin, 3 November 2014. (Baca: BBM Naik Rp 3.000, Tarif Angkutan Naik 42 persen)
Meski demikian, Kalla belum memastikan apakah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan bertahap atau sekaligus. Menurut dia, kenaikan harga secara sekaligus berarti memberikan subsidi yang tak terlalu besar atau selisih harga BBM dengan harga minyak dunia tipis. Saat ini pemerintah masih menggodok formula perhitungan penurunan subsidi tersebut. "Kebetulan harga minyak dunia tidak tinggi juga. Jadi tentu akan ada perhitungan lagi," ujar Kalla. (Baca: Harga BBM Naik, Inflasi Bakal Tembus 9 Persen)
Ia menyatakan, pada dasarnya, pemerintah berprinsip harus ada pengalihan subsidi dari sektor konsumsi ke produksi, juga kesejahteraan sosial masyarakat. Meski menampik pendapat bahwa pembagian KIS dan KIP adalah pertanda kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Kalla, dana seluruh kartu sosial pemerintahan Kabinet Kerja berasal dari pengalihan subsidi. "Jadi ini bukan kompensasi, tapi pengalihan dari subsidi ke orang yang punya mobil ke rakyat yang tidak mampu," katanya. (Baca juga: Kata Fahri Hamzah Soal Kenaikan Harga BBM)
Sebelumnya Kalla mengatakan dia dan Presiden Joko Widodo tidak khawatir dengan kemungkinan penolakan kebijakan ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kalla juga siap berargumen dengan DPR, yang saat ini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih atau gabungan partai pendukung Prabowo Subianto. "Karena diharapkan ada kebersamaan dalam mengawal kebijakan pemerintah, nanti kita lihat," kata Kalla di Menara Bosowa, Sabtu, 1 November 2014.
Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir 2014. Menyikapi informasi ini, warga di Belopa, Kabupaten Luwu, mulai melakukan penimbunan. Di beberapa sentra pengisian bahan bakar umum, Sulawesi Selatan, Senin, 3 November, banyak konsumen yang datang membeli Premium menggunakan jeriken. (Baca: Warga Daerah Ini Mulai Timbun BBM Bersubsidi)
Di tengah gonjang-ganjing kenaikan harga BBM yang masih menjadi misteri, warga di sejumlah daerah sudah mulai menyetok BBM. Muharram, warga Desa Bone Lemo, Kecamatan Bajo, misalnya, mengaku membeli Premium menggunakan jeriken untuk disimpan, dan selebihnya akan dijual. "Saya selalu membeli pakai jeriken apalagi menjelang kenaikan harga BBM," kata Muharram. Alasan Muharram, rumahnya berada jauh dari pompa bensin, sehingga ia terpaksa membeli dengan jeriken.
Muharram mengatakan dia bebas membeli Premium memakai jeriken karena tidak ada polisi. "Dulu memang ada polisi berjaga-jaga, tapi sekarang tidak ada lagi," tuturnya. Dalam sehari, ia membeli sampai 50 liter Premium selain untuk keperluan kendaraan dan mesin genset. Sisanya ia jual per liter. Salah seorang operator pompa bensin mengatakan mulai melayani pembelian Premium dan solar menggunakan jeriken sejak sepekan terakhir. Dia mengatakan pengelola pompa bensin itu tak melarang, meski pemerintah melarang pembelian BBM bersubsidi memakai jeriken. (Baca: Cara Pengusaha Angkutan Akali Kenaikan Harga BBM)
FRANSISCO ROSARIANS
Baca yang Terpopuler Lainnya
Ini Fasilitas Kamar Kos Raden Nuh
@TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
Kata ICW Soal Calon Jaksa Agung Widyo Pramono
Teman Jadi Menteri, Dhani Tetap Tak Suka Jokowi
