Walhi: Plastik Berbayar Perlu Diterapkan di Pasar Tradisional, tapi....  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Warga menunjukkan kantong belanja saat kampanye #Pay4Plastic atau penerapan plastik berbayar untuk mereduksi penggunaan kantong plastik bersama Gerakan Indonesia Diet Plastik di Bandung, Jawa Barat, 27 Desember 2015. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COJakarta - Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid mengatakan kebijakan kantong plastik berbayar perlu diberlakukan di pasar tradisional. 

Namun, dengan segmen pengguna kelas menengah bawah, ia mengatakan edukasi dan pengawasan penggunaan plastik lebih penting.

"Sebenarnya yang penting perlindungan terhadap masyarakat. Kami menyambut baik apabila di pasar tradisional berlaku (plastik berbayar), tapi lebih penting pengawasannya," kata Khalisah saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Februari 2016.

Selain itu, Khalisah pesimistis kebijakan plastik berbayar berjalan efektif. Sebab, kebijakan di hulu, produksi plastik berjalan terus. Menurut dia, lebih penting merumuskan roadmap perubahan pada kemasan dan pengurangan bahan yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. "Pemerintah juga harus memperhatikan regulasi di hulunya," katanya. 

Khalisah mencontohkan kebijakan impor bahan baku plastik yang dilakukan pemerintah turut mendorong produksi plastik. Seharusnya, kata Khalisah, pemerintah juga mendorong pengawasan dan pengendalian produksi plastik. 

"Peredaran plastik hanya bisa dikontrol di hulu. Caranya, produksi harus ditekan," ujar Khalisah.

Khalisah mengatakan kebijakan plastik berbayar ini perlu melindungi masyarakat. Menurut dia, pengguna plastik terbesar adalah masyarakat menengah bawah. Ia mengasumsikan kantong plastik yang tidak sehat lebih banyak digunakan sebagai bungkus makanan. "Lebih sulit mengendalikan di hilir," ujar Khalisah. 

Kebijakan plastik berbayar, menurut Khalisah, bukan permasalahan harga. Plastik seharga Rp 200 hingga Rp 2.000 masih bisa dibeli masyarakat. Persoalan besar ada apabila di masyarakat bahaya kantong plastik semakin masif.

Senin, 22 Februari 2016, Menteri Siti Nurbaya mencanangkan uji coba kantong plastik berbayar. Ia mengatakan akan ada evaluasi terhadap kebijakan ini sebelum Juni 2016. Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan program ini dapat menurunkan minimal 50 persen sampah plastik. "Dengan gerakan ini, minimal 50 persen berkurang," kata Siti Nurbaya.

ARKHELAUS W.






ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2.741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja

42 hari lalu

ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2.741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan kegiatan tambang ilegal kini tersebar di 2.741 lokasi dan melibatkan 3,7 juta pekerja.


KLHK Beri Penghargaan Ganjar, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan Kecewa

21 Juli 2022

KLHK Beri Penghargaan Ganjar, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan Kecewa

Menurut warga, kinerja Ganjar selama menjabat gubernur berbanding terbalik dengan kategori penghargaan yang diberikan.


Ganjar Pranowo Dapat Penghargaan, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan: KLHK Kurang Cermat

21 Juli 2022

Ganjar Pranowo Dapat Penghargaan, Warga Terdampak Kerusakan Lingkungan: KLHK Kurang Cermat

Penghargaan Green Leadership untuk Gubernur Ganjar Pranowo dipertanyakan oleh warga terdampak kerusakan lingkungan di Jawa Tengah.


3 Mahasiswa UMM Lulus Tanpa Skripsi Berkat Bikin Film Dokumenter

4 Juli 2022

3 Mahasiswa UMM Lulus Tanpa Skripsi Berkat Bikin Film Dokumenter

Tiga mahasiswa UMM berhasil lulus kuliah tanpa membuat skripsi. Mereka lulus karena membuat film. Seperti apa filmnya?


Tren Tanah Longsor di Jawa Barat Terus Meningkat Selama 5 Tahun

21 Maret 2022

Tren Tanah Longsor di Jawa Barat Terus Meningkat Selama 5 Tahun

Tanah longsor berkorelasi dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.


KPK Sebut Pemkab Solok Teken 5 Poin Penyelamatan Danau Singkarak

29 Januari 2022

KPK Sebut Pemkab Solok Teken 5 Poin Penyelamatan Danau Singkarak

KPK menyatakan mengawasi komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk memulihkan Danau Singkarak sebagai kekayaan negara


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Banjir Tak Wajar di Kapuas Hulu, Kerusakan Alam

17 November 2021

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Banjir Tak Wajar di Kapuas Hulu, Kerusakan Alam

Topik tentang banjir besar sudah tiga kali merendam wilayah Kapuas Hulu sepanjang tahun ini menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


RI Diuntungkan Harga Batu Bara Pecah Rekor, tapi Ada Ancaman Lingkungan

30 September 2021

RI Diuntungkan Harga Batu Bara Pecah Rekor, tapi Ada Ancaman Lingkungan

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan kenaikan harga batu bara memberikan angin segar bagi industri energi di Indonesia.


Produk Turunan Pengolahan Minyak Jelantah, Bisa Kurangi Limbah Rumah Tangga

8 April 2021

Produk Turunan Pengolahan Minyak Jelantah, Bisa Kurangi Limbah Rumah Tangga

Minyak jelantah bisa menjadi limbah rumah tangga, Namun dapat diolah kembali menjadi beberapa produk seperti sabun bahkan biodiesel.


Hati-hati Pilih Sandal Jepit, Jika Salah Berisiko masalah Otot Kaki hingga Jamur

28 Maret 2021

Hati-hati Pilih Sandal Jepit, Jika Salah Berisiko masalah Otot Kaki hingga Jamur

Sandal jepit kini tersedia dalam berbagai model yang terbuat dari bermacam-macam bahan, hati-hati memilihnya.