Kalah di PTUN, 8 'Dosa' Ahok dalam Proyek Reklamasi Pulau G  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, disambut dengan atraksi Palang pintu dalam Festival Palang Pintu 2016 di Kemang, Jakarta, 28 Mei 2016. Event ini digelar sebagai rasa cinta dan pelestarian budaya Betawi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pulau ini dibangun PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Group Land.

BACA: Kalah di PTUN, Ahok Ngotot Lanjutkan Reklamasi Pulau G

Menurut hakim ketua Adhi Budi Sulistyo, izin yang dikeluarkan Ahok pada 23 Desember 2014 itu tak punya dasar hukum, tak cermat, dan merugikan nelayan. "Pengadilan mewajibkan tergugat, pemerintah DKI, mencabut surat keputusan itu," katanya saat membacakan putusan di Jakarta Timur, Selasa, 31 Mei 2016.

Adapun Ahok memastikan reklamasi Pulau G akan terus berjalan. "Yang dipermasalahkan hanya teknik reklamasinya," ucapnya. Dengan putusan itu, ujar dia, pemerintah beruntung karena pengelolaan pulau seluas 161 hektare yang sudah dipasarkan itu akan dialihkan ke perusahaan daerah.

BACA: Nelayan Menang Gugatan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G

Dalam putusan hakim PTUN Jakarta, sedikitnya ada delapan kesalahan Ahok dalam menerbitkan SK reklamasi Pulau G.

1. Mengabaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007.

2. Tidak adanya rencana zonasi kawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007.

3. Proses penyusunan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan.

4. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

5. Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, kepentingan bisnis semata.

6. Mengganggu obyek vital.

7. Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial-ekonomi, dan infrastruktur.

8. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan).

TIM TEMPO

BACA JUGA
Sebulan Gadis Cilik Ini Dinodai 6 Pemuda: Ada Rayuan Maut
Cita Citata Dekat Anggota DPR, Tebak: Teman, Pacar, Atau...?






Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

2 hari lalu

Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS menuai banyak kekecewaan dari berbagai pihak. Sebenarnya, siapa pemilik JIS?


Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

6 hari lalu

Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

Ahok adalah orang yang pertama kali membawa Christine Hakim ke dunia peran.


Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

6 hari lalu

Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

Dua eks staf Ahok memutuskan meninggalkan PSI. Apa alasannya? Di mana tempat mereka berlabuh saat ini?


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

7 hari lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

7 hari lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

11 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

11 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

14 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

14 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

25 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.