Kalah di PTUN, 8 'Dosa' Ahok dalam Proyek Reklamasi Pulau G  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, disambut dengan atraksi Palang pintu dalam Festival Palang Pintu 2016 di Kemang, Jakarta, 28 Mei 2016. Event ini digelar sebagai rasa cinta dan pelestarian budaya Betawi. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pulau ini dibangun PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Group Land.

BACA: Kalah di PTUN, Ahok Ngotot Lanjutkan Reklamasi Pulau G

Menurut hakim ketua Adhi Budi Sulistyo, izin yang dikeluarkan Ahok pada 23 Desember 2014 itu tak punya dasar hukum, tak cermat, dan merugikan nelayan. "Pengadilan mewajibkan tergugat, pemerintah DKI, mencabut surat keputusan itu," katanya saat membacakan putusan di Jakarta Timur, Selasa, 31 Mei 2016.

Adapun Ahok memastikan reklamasi Pulau G akan terus berjalan. "Yang dipermasalahkan hanya teknik reklamasinya," ucapnya. Dengan putusan itu, ujar dia, pemerintah beruntung karena pengelolaan pulau seluas 161 hektare yang sudah dipasarkan itu akan dialihkan ke perusahaan daerah.

BACA: Nelayan Menang Gugatan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G

Dalam putusan hakim PTUN Jakarta, sedikitnya ada delapan kesalahan Ahok dalam menerbitkan SK reklamasi Pulau G.

1. Mengabaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007.

2. Tidak adanya rencana zonasi kawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007.

3. Proses penyusunan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan.

4. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

5. Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, kepentingan bisnis semata.

6. Mengganggu obyek vital.

7. Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial-ekonomi, dan infrastruktur.

8. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan).

TIM TEMPO

BACA JUGA
Sebulan Gadis Cilik Ini Dinodai 6 Pemuda: Ada Rayuan Maut
Cita Citata Dekat Anggota DPR, Tebak: Teman, Pacar, Atau...?






Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

23 jam lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

1 hari lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

1 hari lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

3 hari lalu

Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

Warga Kampung Bayam hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan Pemprov DKI era Anies Baswedan


Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

4 hari lalu

Demo Buruh Bubar, Lalu Lintas di Lokasi Sempat Tersendat

Massa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitarnya sempat tersendat.


Dirikan Tenda di Balai Kota DKI, Ini 3 Tuntutan Warga Kampung Bayam

5 hari lalu

Dirikan Tenda di Balai Kota DKI, Ini 3 Tuntutan Warga Kampung Bayam

Warga Kampung Bayam menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

6 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

8 hari lalu

Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

Pemadaman lampu di seluruh gedung pemerintahan Jakarta selama 1 jam mengurangi emisi karbon 160,61 ton CO2.


Gempa Cianjur Terasa di Jakarta, Pejabat hingga ASN Balai Kota Berhamburan Keluar

15 hari lalu

Gempa Cianjur Terasa di Jakarta, Pejabat hingga ASN Balai Kota Berhamburan Keluar

Gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terasa hingga Jakarta. Dari pantauan Tempo, aparatur sipil negara di Balai Kota, Jakarta Pusat berhamburan.