Ini Resep Bisnis Jusuf Kalla untuk Dirgantara Indonesia  

Pekerja menyelesaikan pembuatan Pesawat jenis CN, di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 11 Februari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Pekerja menyelesaikan pembuatan Pesawat jenis CN, di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, 11 Februari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (Persero) diminta berfokus memproduksi beberapa jenis pesawat terbang dan lebih memperhatikan tahap pemeliharaan dan kelengkapan onderdil agar kegiatan bisnis bisa berkembang secara berkelanjutan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah meminta Direktur Utama PT DI Budi Santoso agar tak hanya memproduksi pesawat dengan tipe yang banyak, karena persoalannya bukan hanya dari proses produksi pesawat terbang.

Produksi helikopter perusahaan nasional jenis ini telah digunakan oleh sejumlah kepala negara di dunia dan siap dijadikan pilihan untuk pembelian helikopter kepresidenan Indonesia karena dianggap sudah mumpuni untuk keamanan Presiden dan Wakil Presiden.

“Memang, PT DI, saya berbicara dengan Pak Budi bahwa harus fokus, jangan ingin semua. Jangan begitu banyak tipe pesawat yang dibuat,” ujarnya setelah menghadiri Pameran Indo Defens 2016 di Kemayoran, Rabu, 2 November 2016.

Selain produksi, perseroan memiliki tantangan lain, yakni tahap penjualan dan pemeliharaan produk setelah penjualan. Karena itu, perseroan diminta menyediakan kelengkapan komponen dan onderdil (spare part) sesuai dengan tipe produksi pesawat secara matang.

Akhir Oktober lalu, Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Dirgantara Indonesia yang membahas kinerja perusahaan.

Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kinerja perusahaan pelat merah pengadaan alat pertahanan tersebut.

Sebelumnya, PT DI telah menerima penyertaan modal negara (PMN) sebanyak tiga kali sejak 2011, antara lain sebanyak Rp 1,18 triliun pada 2011, Rp 1,4 triliun pada 2012, dan Rp 400 miliar pada 2015.

BISNIS.COM








Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

9 jam lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

Jusuf Kalla ikut mengusulkan nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Dia menyebut nama itu punya elektabilitas sehingga bisa tambah suara.


JK Minta Pengeras Suara Masjid Diatur, Pengajian Cukup 5-10 Menit Sebelum Azan

14 jam lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
JK Minta Pengeras Suara Masjid Diatur, Pengajian Cukup 5-10 Menit Sebelum Azan

Ketua DMI Jusuf Kalla meminta penggunaan pengeras suara masjid diatur demi menjaga kekhusyukan Ramadan


Mengenal Nurtanio Pringgoadisuryo, Bapak Dirgantara Indonesia

4 hari lalu

Nurtanio. wikipedia.org
Mengenal Nurtanio Pringgoadisuryo, Bapak Dirgantara Indonesia

Nurtanio Pringgoadisuryo adalah sosok perintis dirgantara Indonesia.


Menyambut Bulan Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Bersihkan Masjid

9 hari lalu

Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam peluncuran Gerakan Masjid Bersih 2023/Tempo-Mitra Tarigan
Menyambut Bulan Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Bersihkan Masjid

Jusuf Kalla ingatkan peran masjid tidak hanya tempat ibadah, namun juga untuk tempat pendidikan dan berkegiatan. Sehingga penting jaga kebersihan.


Jusuf Kalla Sebut Masjid Bukan Hanya Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pendidikan

10 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jusuf Kalla Sebut Masjid Bukan Hanya Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pendidikan

Jusuf Kalla menyampaikan, lembaga pendidikan seperti Al Azhar juga dimulai dari masjid, sehingga diharapkan agar perannya terus ditingkatkan


Dewan Masjid Indonesia Larang Masjid Beri Panggung untuk Tokoh Politik di Pemilu 2024

18 hari lalu

Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Dewan Masjid Indonesia Larang Masjid Beri Panggung untuk Tokoh Politik di Pemilu 2024

Dewan Masjid Indonesia melarang masjid memberi panggung untuk tokoh politik dalam Pemilu 2024.


Hasil Rapimnas III DMI Melarang Masjid Dijadikan Panggung Politik Pemilu 2024

19 hari lalu

Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Hasil Rapimnas III DMI Melarang Masjid Dijadikan Panggung Politik Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DMI Syafruddin mengungkapkan, salah satu rekomendasi Rapimnas III DMI adalah tidak menjadikan masjid sebagai panggung politik.


Inaca Bentuk Dewan Pakar untuk Cari Solusi Masalah Penerbangan

22 hari lalu

Ilustrasi pesawat parkir di bandara. REUTERS
Inaca Bentuk Dewan Pakar untuk Cari Solusi Masalah Penerbangan

Inaca membentuk Dewan Pakar yang personilnya memiliki berbagai latar belakang ilmu baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.


Pernyataan Jusuf Kalla Soal Utang Anies, Jadi Penghubung untuk Khofifah dan Deklarasi Demokrat

22 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pernyataan Jusuf Kalla Soal Utang Anies, Jadi Penghubung untuk Khofifah dan Deklarasi Demokrat

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK buka suara terkait dengan Anies Baswedan berutang hingga Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.


JK Sebut Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Miliki Alasan Kuat

22 hari lalu

Wapres ke 10 dan 12 Jusuf Kalla bersama Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Pendidikan M. Nuh bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Tim Media JK
JK Sebut Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Miliki Alasan Kuat

Menurut JK, jika tidak ada kesulitan ekonomi di tahun 2023, maka tidak ada keadaan darurat.