Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata MUI, Fatwa Larang Pegang Pisang Tak Mendasar  

image-gnews
TEMPO/ Nita Dian
TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ghazalie Masroerie mengatakan pandangan seorang ulama di Eropa yang melarang wanita memegang mentimun dan pisang tidak punya dasar.

Sebelumnya seorang ulama di Eropa yang tidak disebutkan namanya melarang wanita memegang mentimun dan pisang. Pendapat ulama itu menuai kontroversi. Pasalnya, ulama tersebut mengatakan wanita seharusnya tidak mendekati ataupun memegang mentimun dan pisang karena menyerupai penis pria. Buah-buahan dan sayuran tersebut dikhawatirkan bisa merangsang wanita untuk memikirkan soal seks.

Ghazalie menilai pendapat ulama tersebut tidak mendasar. "Kalau pria atau wanita dilarang memegang mentimun dan pisang, bagaimana nasib para petani? Untuk memikirkan seks atau tidak itu tergantung pada pribadinya," ujar Ghazalie ketika dihubungi Tempo, Selasa, 13 Desember 2011.

Ghazalie menambahkan, "Sebuah fatwa itu dikeluarkan berdasarkan apa yang diatur dalam Al-Quran atau Hadis. Selagi makanan itu halal, ya dimakan saja, jangan sampai dirugikan karena tidak mempergunakan manfaat yang terkandung dalam makanan tersebut."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Kepala Kementerian Urusan Keagamaan Mesir Sheikh Gaber Taye Youssef meragukan ulama tersebut layak mengeluarkan pendapat seperti itu. “Itu omong kosong. Pembicaraan itu tidak masuk akal dan tidak punya dasar atau hubungan dengan Islam ataupun sistem kepercayaan di Islam,” kata Youssef seperti dikutip situs Bikyamasr, Ahad, 11 Desember 2011.

Menurut Youssef, ulama yang bertugas di masjid-masjid di Eropa biasanya diseleksi dengan ketat. Hal tersebut dilakukan Kementerian Urusan Agama serta Al-Azhar untuk memastikan mereka mengirim orang yang tepat dalam menunaikan tugas mulia mereka. “Saya tidak tahu bagaimana ulama seperti itu terpilih bahkan berkesempatan berbicara dengan orang-orang,” kata Youssef.

ANANDA PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ulama di Pakistan Keluarkan Fatwa Haram Penggunaan TikTok

24 Desember 2023

Ilustrasi TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ulama di Pakistan Keluarkan Fatwa Haram Penggunaan TikTok

Para ulama dari Jamia Uloom-ul-Islamia di Kota Banuri, Pakistan dilaporkan mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan aplikasi TikTok pada Selasa, 19 Desember 2023


Ulama di Negara-negara Ini Nyatakan Vaksin Covid-19 tidak Batalkan Puasa

19 Maret 2021

Raja Saudi Salman bin Abdulaziz mendapat suntikan dosis vaksin COVID-19 di Neom, Arab Saudi, 8 Januari 2021. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
Ulama di Negara-negara Ini Nyatakan Vaksin Covid-19 tidak Batalkan Puasa

Ulama Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Dubai, dan Inggris menyatakan vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa


MUI Masih Perlu Kaji Usulan Fatwa Larangan Pergi ke Israel

16 Juni 2018

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.
MUI Masih Perlu Kaji Usulan Fatwa Larangan Pergi ke Israel

MUI menyatakan masih perlu mengkaji usulan fatwa untuk larangan pergi ke Israel.


Ngeri, Ini Fatwa Ulama-Ulama Taliban

6 Maret 2018

Ilustrasi pemenggalan kepala oleh militan ISIS. dailymial.co.uk
Ngeri, Ini Fatwa Ulama-Ulama Taliban

MUI Bongkar fatwa ulama-ulama Taliban yang bikin melongo.


1.800 Ulama Pakistan Keluarkan Fatwa Haram Bom Bunuh Diri

17 Januari 2018

Petugas membawa korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri di sebuah rumah sakit di Quetta, Pakistan 8 Agustus 2016. REUTERS
1.800 Ulama Pakistan Keluarkan Fatwa Haram Bom Bunuh Diri

Lebih dari 1.800 ulama Muslim Pakistan mengeluarkan fatwa yang melarang aksi bom bunuh diri.


MUI Menerbitkan Fatwa Aktivitas di Medsos, Ini Kata Wiranto  

6 Juni 2017

Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang
MUI Menerbitkan Fatwa Aktivitas di Medsos, Ini Kata Wiranto  

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyambut baik fatwa Majelis Ulama Indonesia soal pedoman beraktivitas di media sosial.


Alasan 780 Ulama Perempuan Berkongres di Cirebon

25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia. kupi-cirebon.net
Alasan 780 Ulama Perempuan Berkongres di Cirebon

Sebanyak 780 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon. Apa alasannya?


Ini Kata Kapolda Jatim Soal Edaran Pendataan Kiai

4 Februari 2017

Tokoh ulama Habib Lutfi memberikan tausiah pada saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersilaturahmi dengan Ulama se-Jawa Tengah di Mapolda  Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 3 Februari 2017. TEMPO/Budi Purwanto
Ini Kata Kapolda Jatim Soal Edaran Pendataan Kiai

Hal itu dilakukan karena ingin mendapatkan referensi langsung
kiai yang hendak dikunjungi.


Soal Standarisasi Pendakwah, Ini Sejumlah Kritik Anggota DPR

4 Februari 2017

Ilustrasi khotbah salat Jumat. TEMPO/Imam Sukamto
Soal Standarisasi Pendakwah, Ini Sejumlah Kritik Anggota DPR

Selain harus berlaku untuk semua agama, pemerintah sama sekali
tidak berhak untuk membatasi apalagi mengurangi materi dan misi
dakwah.


Wiranto Anggap MUI Mitra Strategis Pemerintah

18 Januari 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di gedung MUI, Menteng, Jakarta, 18 Januari 2017. Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Anggap MUI Mitra Strategis Pemerintah

MUI dianggap mampu memberikan himbauan yang bisa mengatasi efek negatif dari lalu lintas informasi di internet.