Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPI Berlin Bongkar Kejanggalan Studi Banding DPR

image-gnews
TEMPO/Imam Yunni
TEMPO/Imam Yunni
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin, Jerman, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap hasil studi banding hari pertama anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ke Deutsches Institut für Nörmung (DIN), Senin, 19 November 2012 lalu.

Dalam siaran pers kepada Tempo, Selasa, 20 November 2012, PPI Berlin mengatakan kunjungan anggota Badan Legislasi untuk memperoleh masukan dari DIN untuk menyusun Undang-Undang Keinsinyuran salah alamat. Sebab, DIN ternyata tidak mengurusi profesi insinyur, melainkan standar produk dan proses teknik.

Selain itu, kunjungan tersebut terkesan tidak dirancang dengan baik dan terkesan terburu-buru. Hal ini terlihat dari tidak adanya penerjemah yang disiapkan, kesalahan memilih lembaga yang dikunjungi, serta lemahnya penguasaan bahan para anggota Dewan.

Berikut isi siaran pers lengkap PPI Berlin:

Laporan Investigasi Anggota DPR RI Senin, 19 November 2012

Sebagai kegiatan lanjutan dari surat pernyataan penolakan terhadap kunjungan kerja Badan Legislasi DPR mengenai RUU Keinsinyuran, maka dibentuklah tim pencari fakta yang bertugas mengetahui kegiatan anggota DPR selama berada di Berlin.

1. Pada hari Minggu, kami mendapat informasi bahwa anggota DPR telah tiba di Berlin pada Minggu pagi. Pada hari Senin, agenda mereka adalah rapat di DIN (Deutsches Institut für Nörmung) pukul 10.00.

2. Tim yang melakukan investigasi pada Senin, 19 November 2012 berjumlah sekitar 12 orang. Beberapa orang dari tim siaga di DIN pukul 09.45 pagi dan beberapa orang siaga di tempat lain.

3. Pukul 10.00, anggota DPR yang berjumlah delapan orang laki-laki dan satu orang perempuan tiba di DIN dengan menggunakan bus dan didampingi bebwrapa orang dari Kedutaan Besar Indonesia. Berkat lobi ke pihak DIN sebelumnya, beberapa orang perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk dan mendengarkan diskusi atas undangan DIN.

4. Sekitar pukul 11.45, datang terlambat dua orang anggota DPR lagi, yaitu satu orang laki-laki dan satu perempuan dengan membawa koper.

5. Sekitar pukul 12.10, rapat selesai dan mereka semua keluar dari DIN dan langsung berangkat dengan bis.

6. Kami mengikuti bus tersebut, ternyata mereka menuju Restoran Hafis di sekitar Turmstrasse. Setelah itu tim meninggalkan tempat dan makan siang juga di Mensa TU.

7. Sekitar pukul 14.30, kami kembali ke restoran tersebut. Ternyata mereka juga baru keluar dari restoran. Kami mengikuti menuju Kedutaan Indonesia. Setelah itu kami tidak mengikuti mereka lagi. Menurut informasi, mereka kembali ke hotel dan dilanjutkan dengan makan malam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

8. Beberapa poin yang didapat dari teman-teman yang mengikuti pertemuan di DIN:

a. Sebagian dari anggota Dewan kurang menguasai bahasa Inggris sehingga pada saat rapat berlangsung mereka meminta penerjemah kepada pihak Kedutaan secara mendadak. Artinya, pertemuan ini tidak dipersiapkan dengan baik. Padahal, jika memang translator dibutuhkan, harus dikoordinasikan lebih dahulu dan translator juga sebaiknya menguasai bidang dan bahan.

b. Anggota Dewan datang dengan tujuan membuat RUU tentang Keinsinyuran, sedangkan DIN mengurusi tentang standarisasi produk di Jerman. DIN juga bukan lembaga negara atau pemerintahan. Jadi, bisa dibilang kunjungan ke DIN salah alamat.

c. Informasi yang didiskusikan bersifat umum seperti:
- Mengenai aktivitas DIN di Jerman dan Eropa
- Sejarah terbentuknya DIN
- Prosedur kerja di DIN dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah Jerman, terutama di dalam bidang sains dan teknologi.
- Anggota DPR menanyakan mengenai kapasitas DIN sebagai salah satu tolak ukur parameter kebijakan di bidang teknik
- Kunjungan ke DIN tidak berhubungan langsung dengan RUU Keinsinyuran karena DIN tidak mengatur profesi/individu dari insinyur itu sendiri, melainkan menstandarkan produk dan proses dari berbagai bidang keteknikan di Jerman.
- DPR menanyakan apakah ada hukuman yang didasari oleh legislasi kepada pihak tertentu untuk proyek yang gagal di bidang keteknikan seperti di bidang konstruksi. Hal ini tidak bisa dijawab dengan mudah dan bukan kapasitas dari DIN untuk menjawab karena banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu proyek. Selain itu, sanksi untuk kegagalan proyek bukanlah sesuatu yang bisa didesain dengan absolut.

PPI menganggap informasi seperti ini bisa didapat dengan mengakses situs web, e-mail, seminar melalui Internet, atau cukup dengan mengirimkan satu tau dua orang saja, tidak perlu sampai belasan orang.

d. Terlihat kurangnya persiapan karena di awal pihak DIN sempat mengutarakan permintaan maaf atas persiapan yang seadanya karena waktu yang sempit.

9. Dari pertemuan di DIN, bisa disimpulkan bahwa anggota DPR tidak menguasai bahan secara mendalam. Seharusnya, RUU Keinsinyuran ini dibuat dulu rancangannya, lalu disebarkan kepada publik untuk ditinjau.

10. Pertemuan DIN bisa dibilang salah alamat karena DIN adalah lembaga standarisasi produk, bukan profesi, seperti yang menjadi agenda utama anggota DPR.

EFRI R | FEBRIANA

Baca juga:
Sulitnya Cari Info Kunjungan DPR di Jerman

Studi Banding ke Jerman, DPR Habiskan Rp 2,3 Miliar
Duh Gusti, Dana Plesiran DPR Lebih Gede dari Pemberantasan Korupsi
DPR ke Jerman dan Inggris, Fitra: Harusnya Kapok!

Foto-foto Kunjungan "Belanja" Dinas Anggota DPR ke Berlin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

16 Agustus 2019

Presiden Joko Widodo, saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI 2019. (TEMPO/Andi ariyadi)
Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.


DPR Plesir ke Brasil, Fitra: Selamat Berlibur

13 Desember 2012

Koordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. TEMPO/Imam Sukamto
DPR Plesir ke Brasil, Fitra: Selamat Berlibur

Anggota DPR menghamburkan duit miliaran rupiah untuk studi banding ini.


Studi Banding Sapi DPR ke Prancis Dinilai Aneh

13 Desember 2012

TEMPO
Studi Banding Sapi DPR ke Prancis Dinilai Aneh

Seharusnya DPR studi banding ke Brasil atau Bangladesh.


Pejabat Pertanian Batal Studi Banding ke Prancis  

12 Desember 2012

TEMPO/Budi Purwanto
Pejabat Pertanian Batal Studi Banding ke Prancis  

"Kalau Cina memang sedang berkembang peternakan sapinya. Pasarnya di Cina juga lebih besar."


Anna Mua'awanah Bantah Ikut Kunjungan ke Jerman  

28 November 2012

TEMPO/ Imam Yunni
Anna Mua'awanah Bantah Ikut Kunjungan ke Jerman  

Kata Anna, DPR tak mungkin melaporkan setiap kegiatan yang akan dilakukan kepada PPI.


KBRI Jerman: Studi Banding DPR Rekomendasi PII

22 November 2012

TEMPO/ Imam Yunni
KBRI Jerman: Studi Banding DPR Rekomendasi PII

Sebelum melakukan konsolodasi, KBRI meminta draf Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran yang dimaksud. Tapi belum pernah dikasih.


DPR Akui Salah Info Soal DIN di Jerman

21 November 2012

TEMPO/ Imam Yunni
DPR Akui Salah Info Soal DIN di Jerman

"Informasi yang kami terima DIN itu lembaga yang mengolah masalah keinsinyuran," kata Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono.


Deutsches Institut Sebut DPR Salah Alamat

21 November 2012

TEMPO/Imam Yunni
Deutsches Institut Sebut DPR Salah Alamat

Mereka tidak memiliki kompetensi menjelaskan standardisasi profesi keinsinyuran seperti maksud kunjungan anggota DPR itu.


Plesir ke Jerman, Anggota DPR Keliru Bertanya

21 November 2012

TEMPO/ Imam Yunni
Plesir ke Jerman, Anggota DPR Keliru Bertanya

Anggota Badan Legislasi DPR mengulang-ulang pertanyaan yang sama.


Plesir ke Jerman, Baleg DPR Dianggap Salah Alamat

21 November 2012

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Ketua Fraksi Partai Hanura, Sunardi Ayub. TEMPO/Aditia Noviansyah
Plesir ke Jerman, Baleg DPR Dianggap Salah Alamat

Lembaga yang didatangi anggota dewan ternyata tidak mengurusi profesi insinyur, melainkan standardisasi produk dan proses produksi.