TEMPO.CO, Jakarta - Vaksin untuk anak sempat membuat Artika Sari Devi gamang. "Saya takuti efek samping setelah imunisasi," kata dia dalam seminar Pekan Imunisasi Nasional di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kiara, Jakarta, pekan lalu.
Putri Indonesia 2004 ini baru teryakinkan setelah dokter anaknya menjelaskan panjang-lebar bahwa dampak positif imunisasi jauh lebih besar ketimbang demam yang menjadi efek sampingnya.
"Untung dokter anak saya luar biasa sabar," ujar Artika, mengenang pengalaman bersama putri sulungnya, Sarah Abiela, itu, lima tahun lalu.
Selanjutnya, Artika banyak mendapati teman-temannya yang galau soal imunisasi. Dari ancaman autisme sampai soal kehalalan vaksin. Mereka mendapat informasi itu dari dunia maya. Artika, 35 tahun, langsung memberondong mereka dengan pertanyaan.
"Ada enggak penelitiannya, mana buktinya, valid enggak sumbernya," ujar ibu dua anak ini.
Paham seperti itu muncul sejak penelitian dokter Andrew Wakefield, ahli bedah asal Inggris, pada 1998. Dia mengklaim bahwa vaksin MMR (Campak-Gondong-Rubela) bisa menyebabkan autisme. Wakefield sendiri sudah dilarang berpraktek di Inggris dan Amerika, dan penelitiannya masih diperdebatkan kesahihannya. Tapi efeknya dahsyat, terjadi penurunan imunisasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia.
Kasus terakhir yang mendunia adalah wabah campak di California, yang bermula di taman bermain Disneyland, akhir Desember lalu. Sebanyak 142 anak menjadi korban serangan campak.
"Diduga kuat karena pengaruh langsung gerakan anti-vaksin di Amerika Serikat," ujar Maimuna Majumder, peneliti di Boston Children's Hospital, seperti ditulis situs kesehatan WebMdb.
Majumder mendapati vaksinasi substandar sebagai kambing hitamnya. Dari penelitiannya, pasien memiliki angka cakupan vaksinasi yang antara kurang dari 50 persen dan tidak lebih dari 86 persen. Kasus ini menarik perhatian karena AS terbebas dari campak sejak satu dasawarsa silam. Pemerintah Negara Bagian California membuat beleid anyar pada bulan April.
“Orang tua yang menghalang-halangi anaknya mendapat vaksin akan diberi sanksi.”
Indonesia lebih dulu membuat aturan serupa. Lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, orang tua yang ogah mengimunisasi anaknya dapat dipidanakan.
Sanksi keras itu diberlakukan untuk menangkal gerakan anti-vaksin yang mengglobal. Dua tahun terakhir, Indonesia ketiban kejadian luar biasa akibat rendahnya cakupan imunisasi. Ditemukan di Aceh, Jawa Timur, dan paling anyar adalah kejadian di Padang bulan lalu. Mengutip dari Antara, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan penyebab kejadian luar biasa difteri adalah karena belum terpenuhinya akses imunisasi.
Seperti yang ditemui Artika pada rekan-rekannya, akses terhadap imunisasi terhalang kekhawatiran soal autisme dan status halal. Media sosial, menurut dokter spesialis anak Piprim B. Yunarso, membuat ketakutan itu menjadi-jadi.
"Akhirnya jadi galau massal untuk imunisasi," ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia ini.
Sejak 2012, Dinas Kesehatan Sumatera Barat mengeluhkan kampanye anti-vaksin yang mulai menyasar masjid dan majelis taklim. Angka cakupan imunisasi mereka turun drastis, dari 93 persen pada 1992 menjadi 35 persen pada 2013. Ujungnya adalah kejadian luar biasa difteri dengan 23 kasus, termasuk dua anak meninggal, bulan lalu. Pola-pola serupa muncul di Aceh dan Jawa Timur.
Piprim mengatakan vaksin ini tidak mengandung unsur babi. Memang benar, ada persinggungan dalam proses produksi.
"Tapi kandungan akhirnya tidak ada karena mengalami jutaan kali pencucian," ujar pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini. Syarat tersebut sudah masuk penyucian najis karena airnya sudah lebih dari dua kulah (270 liter).
Profesor Sri Rezeki Hadinegoro Spesialis Anak (Konsultan) mengatakan terdapat berbagai tipe orang tua yang pantang vaksin. Pertama, mereka yang benar-benar tidak tahu.
"Kalau seperti ini, masih bisa diajak diskusi dan diberi tahu," kata dia dalam kesempatan yang sama. Golongan kedua adalah mereka yang bersembunyi di balik usaha dagang atau jasa produk herbal. "Kami tidak melarang golongan ini, tapi ya mbok jangan jelek-jelekin vaksin."
DIANING SARI | HP
