Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FEATURE: Segel Nelayan di Pulau G

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti
Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan di Muara Angke menggelar aksi menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait reklamasi Teluk Jakarta. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perahu nelayan Muara Angke hari Minggu, 17 April 2016 ini tampak lebih ceria. Berbagai hiasan bendera warna-warni menghias tiang layar perahu mereka. Para nelayan itu berkumpul di dermaga Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Seperti akan ada pesta laut di sana.

Nelayan tengah bungah, kabar dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyebut proyek reklamasi dihentikan sementara disambut antusias mereka.

Bersama beberapa lembaga dan aktivis, para nelayan Muara Angke bergerak menuju kawasan reklamasi tepatnya di Pulau G. Pulau ini dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land."Kami akan menyegel Pulau G," kata Kuat, panitia kegiatan, Minggu pagi, 17 April 2016.

Pulau G berada di sebelah utara Pelabuhan Muara Angke. Jaraknya kurang 1 mil dari dermaga. Makin mendekati pukul 09.00 WIB, perahu semakin bertambah. Jumlahnya puluhan dan memuat ratusan nelayan. Beberapa yang ikut adalah istri dan anak-anak nelayan.

 Sebagian besar adalah nelayan dari Muara Angke. Tetapi ada pula pencari ikan asal Kepulauan Seribu, Kamal Muara, Kalibaru, Cilincing, Indramayu, hingga Tegal. Dermaga menjadi penuh. Suara-suara tolak reklamasi terus berdengung.

Tak cuma nelayan, beberapa komunitas juga turut serta. Seperti Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Jakarta, Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Jakarta, serta mahasiswa.

Sekitar pukul 09.00 WIB, satu per satu perahu menuju Pulau G. Mereka mengepung pulau buatan ini. Setelah kapal bersandar, nelayan dan aktivis penentang reklamasi turun di tanah bercampur pasir itu.

Tanah di tepi pulau merembes saat diinjak. Di bagian tengah, tanahnya bercampur lumpur dan berwarna mirip lumpur. Ada pula gundukan pasir setinggi kira-kira empat meter membentengi pulau itu. Para nelayan bersorak sambil memanjat ke sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang petugas keamanan berseragam pelampung jingga sempat melarang mereka berorasi di atas gunung pasir. "Jangan halangi kami," ujar salah seorang nelayan. Mereka lalu membentangkan spanduk. Antara lain bertuliskan "#Jakarta tolak reklamasi" dan "Stop reklamasi berselimut korupsi."

Lagu-lagu penyemangat pun dikumandangkan seperti Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Dari balik gundukan pasir, pandangan bisa leluasa menyapu pulau itu. Bentuknya seperti lingkaran. Tanah di bagian tengahnya lebih rendah, air setinggi lutut membentuk danau. Tanah di sekitarnya terdapat bekas kerukan alat berat.

Acara penyegelan berlangsung sekitar Pukul 10.00 WIB. Mereka membawa sebuah gembok raksasa yang terbuat dari styrofoam, bertuliskan "Disegel Nelayan".

Meski hanya simbol, para nelayan berharap proyek reklamasi ini benar-benar dihentikan. "Kami minta proyek disetop, supaya tidak ada kegiatan (reklamasi) lagi," kata Syarifuddin Baso, Ketua Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke. Menurut dia, nelayan semakin sengsara sejak adanya Pulau G ini.

Mustakim Dahlan dari Wahana Lingkungan Hidup mengatakan reklamasi dapat merusak lingkungan yang luar biasa. "Lima belas atau dua puluh tahun ke depan, dampaknya makin dirasakan," ujarnya. Solusi terbaik, kata dia, adalah menghentikan reklamasi.

Kegiatan nelayan di Pulau G berlangsung sekitar dua jam. Perahu-perahu lalu bertolak kembali ke dermaga. Saat tiba dan menurunkan penumpang, mereka pun kembali melaut. Dasuki, 66 tahun, tak begitu mengikuti perdebatan tentang reklamasi di berita-berita. Namun, ia sangat setuju jika reklamasi dibatalkan. "Bila perlu cukup segitu aja," kata dia.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan usai menyegel pulau reklamasi 7 juni 2018. TEMPO/Amston Probel
Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.


Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun
Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.


Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

18 Januari 2018

Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun
Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Polda Metro telah meningkatkan status kasus NJOP pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.


Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

15 November 2017

Ratusan warga melakukan penyegelan Pulau G, Muara Angke, Jakarta, 17 April 2016. Ribuan nelayan menyegel salah satu pulau yang sedang dalam proses reklamasi, yakni Pulau G. TEMPO/Subekti
Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

Bos PT Muara Wisesa Samudera Halim Kumala dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi korporasi dalam reklamasi.


Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

9 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, seusai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman pajak dan retribusi bersama KPK di gedung KPK, Jakarta, 25 September 2017. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah KPK untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak dengan menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 35,2 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

Polda Metro Jaya bakal memanggil pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi proyek reklamasi, termasuk Djarot Saiful Hidayat.


Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

5 November 2017

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

Polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pijakan penyelidikan kasus reklamasi teluk Jakarta.


KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

30 Oktober 2017

Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.
KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan proyek reklamasi.


KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

30 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. ANTARA
KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

Pemeriksaan KPK kali ini berfokus pada reklamasi Pulau G, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land Grup.


KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

27 Oktober 2017

Presiden Direktur PTAgung Podomoro Land(APL) Tbk,CosmosBatubara usai mendatangi Balai Kota Jakarta untuk membahas kelanjutan reklamasi Pulau G dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, 13 September 2016. TEMPO/Larissa
KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

Saefullah menyebutkan KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.


KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

27 Oktober 2017

Pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta, Saefullah, bersama Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono meninjau Koridor 13 Transjakarta, 8 Agustus 2017. TEMPO/Friski Riana
KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

Saefullah diperiksa soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan proses pembahasan Raperda Reklamasi.