Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200 massa yang menamakan dirinya Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM Cawang (SKKPH) melakukan perusakan di kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) di Jalan Mendut 3 Jakarta Pusat, Rabu (13/3) sekitar pukul 13.15 WIB. “Mereka terus melakukan pengrusakan dengan menghancurkan semua benda yang ada dalam ruangan di sini,” ujar Presidium Kontras Adit kepada pers di Jakarta, Rabu (13/3). Penyerbuan itu menyebabkan seluruh ruangan di lantai bawah kantor Kontras rusak berat, berikut delapan buah komputer dan peralatan elektronik lainnya hancur akibat diobrak-abrik massa. Mereka juga sempat menjarah bahan makanan yang dipersiapkan untuk korban banjir. Aparat kepolisian yang berjumlah tiga orang tiba setelah peristiwa tersebut terjadi dan tak bisa melakukan apa-apa. Menurut Adit, sebelum melakukan perusakan mereka sempat membacakan sikapnya. Tiba-tiba, tanpa diduga mereka menyerbu masuk seraya memecahkan kaca jendela disekitarnya. Padahal, disaat yang sama dua orang perwakilan mereka tengah berbicara dengan bekas koordinator Kontras Munir. Munir yang ditemui wartawan beberapa saat setelah penyerbuan itu mengaku yakin yang melakukan penyerbuan terkait dengan Forum Eksponen (FE) dan Cawang Berdarah. Kedua kelompok tersebut dikenal para jenderal TNI yang terkait kasus Trisakti dan Semanggi. Kemarin, (Selasa,12/3), FE memprotes datangnya para keluarga korban Trisakti ke rumah Wiranto tiga hari lalu. Lebih lanjut Munir mengatakan, dirinya belum dapat memastikan apakah akan mengadukan hal ini ke Kepolisian. “Saya akan lihat dulu apa yang diderita teman-teman Kontras,” ujarnya. Menyinggung ketidakhadiran aparat yang cukup untuk mengatasi penyerbuan, ia mengaku hanya bisa berharap, pihak kepolisian lebih antisipatif dalam mengatasi hal-hal serupa. Sementara itu, Ketua PBHI Hendardi yang datang menjengung Kontras sekitar pukul 14.00 WIB mengatakan kejadian tersebut menggambarkan betapa tidak tegasnya pemerintah untuk menindak militer. “Kelompok ini jelas, dilihat dari tuntutannya adalah kelompok Wiranto. Ini akibat Pemerintah tidak pernah tegas terhadap militer,” tuturnya. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)
Iklan
