Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015

Reporter

Selasa, 20 September 2016 08:08 WIB

Warga muslim melaksanakan salat istisqa guna meminta diturunkannya hujan di Pekanbaru, Riau, 6 September 2015. Warga berharap hujan segera turun agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda kota Pekanbaru tidak semakin meluas. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Studi terbaru yang dilakukan oleh 12 peneliti asal Universitas Harvard dan Columbia menyatakan ada 100.300 kasus kematian yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia pada September-Oktober 2015. Dari jumlah itu diperkirakan 91.600 kematian ada di Indonesia, 2.200 kasus kematian di Singapura, dan 6.500 kasus kematian di Malaysia.

Penelitian itu dipublikasikan Jurnal Environmental Research Letters dengan judul "Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September-October 2015 : demonstration of a new framework for informaing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure".

Penelitian ini menggunakan observasi penyebaran asap yang dilihat melalui satelit. Kedua belas ilmuwan di bidang kesehatan masyarakat dan atmospheric modelling ini meneliti jumlah kematian orang dewasa karena menghirup partikel padat pada asap dengan ukuran 2,5 Particulate Matter (PM).

Direktur Kampanye dan Legal LSM Lingkungan Mighty, Etelle Higonnet mengatakan ukuran 2,5 PM itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dari kasat mata. "Saking kecilnya ukuran partikel 2,5 PM itu, bisa menembus masker umum yang digunakan serta bisa masuk ke aliran darah manusia bila terhirup," katanya dalam diskusi di Jakarta Senin 19 September 2016.

Etelle pun mengatakan partikel kecil yang terhirup selama berbulan-bulan itu bisa memperparah kondisi kesehatan seseorang khusus yang sebelumnya sudah memiliki penyakit tertentu.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menginformasikan, perkiraan luas hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar mencapai 2.089.911 hektare (ha). Angka itu dihitung sejak 1 Juli hingga 20 Oktober 2015. Jumlah itu meliputi 618.574 ha lahan gambut dan 1.471.337 ha lahan non gambut.

Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami Indonesia dari bencana kabut asap itu mencapai Rp 221 triliun. Beberapa daerah bahkan mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan III tahun 2015. Daerah tersebut antara lain; Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Jumlah kerugian yang dialami setara dengan dengan 1,9% PDB Indonesia atau tiga kali lipat lebih besar dibanding anggaran kesehatan pada APBN 2015. Menurut Bank Dunia, kebakaran hutan ini merupakan kerugian besar bagi Indonesia yang tengah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Selanjutnya: Lonjakan Pasien IPA


<!--more-->


Berita terkait

Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

8 hari lalu

Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.

Baca Selengkapnya

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

13 hari lalu

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

21 hari lalu

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

23 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

23 hari lalu

Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.

Baca Selengkapnya

Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

24 hari lalu

Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.

Baca Selengkapnya

Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

30 hari lalu

Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.

Baca Selengkapnya

Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

36 hari lalu

Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

44 hari lalu

Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Greenpeace Indonesia mengkritik konsep IKN yang diklaim sebagai smart forest city. Ada potensi besar kerusakan lingkungan karena merusak hutan alam.

Baca Selengkapnya

NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

45 hari lalu

NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

Greenpeace menyatakan ancaman deforestasi hutan itu bukan hanya di kawasan inti IKN saja, juga ada di wilayah perluasan IKN

Baca Selengkapnya