Kemajemukan dalam Pilkada DKI Jakarta

Senin, 20 Februari 2017 | 10:41 WIB

TEMPO.CO, Jakarta: Data putaran pertama pilkada menunjukkan kecerdasan pemilih Jakarta. Mereka tak membeli isu murahan--suku, agama, antargolongan.

Exit poll Indikator Politik menunjukkan hanya 7 persen pemilih menjadikan agama sebagai alasan mencoblos. Sebanyak 93 persen lainnya memilih karena kecakapan kandidat, kejujuran, program kerja, atau alasan lain. 

Kenyataan ini merupakan antiklimaks dari apa yang terjadi dalam lima bulan terakhir. Inkumben Ahok disorot bukan karena prestasi atau kegagalannya ketika memimpin Jakarta, melainkan karena ia “bukan muslim”. Dua kandidat penantang mengidentikkan diri dengan Islam agar berbeda dengan “sang antagonis”.

Tak ada aturan yang dilanggar ketika seseorang menjadikan agama sebagai alasan memilih pemimpin. Persoalan muncul ketika sentimen agama dibawa untuk menghantam lawan.

Apa yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu–walau bertentangan dengan etika publik–bukan merupakan penistaan agama. Debat Ahok dan pengacaranya dengan K.H. Ma’ruf Amin, Ketua MUI, merupakan debat hukum yang wajar.

Kampanye buruk yang menjelek-jelekkan kandidat karena agama dan etnis sebaiknya disudahi. Kedua kandidat hendaknya berfokus pada program kerja dan ide.

Produser dan periset foto: Sadika Hamid
Editor: Andy