Warga Tual dan Langgur Protes Pemberian Gelar Adat Tertinggi

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Ambon - Sekitar 3.000 warga Kota Tual dan Langgur, Kei Kecil, Maluku Tenggara, menutup jembatan Watdek, satu-satunya jembatan yang menghubungkan Kota Tual di Pulau Dulah dengan Langgur di Pulau Kei Kecil, pada Sabtu siang (17/10).

Penutupan itu dilakukan sebagai aksi protes atas pemberian gelar Dir U Ham Wang (penguasa pemberi tugas adat kepada masyarakat adat) -- gelar adat tertinggi yang ada pada raja-raja Kepulauan Kei, Maluku Tenggara-- kepada David Tjiu, Direktur Utama PT. Maritim Timur Jaya, yang beroperasi di Pulau Dulah, Kota Tual.

Akibat penutupan, warga di kedua daerah tersebut yang akan ke Kota Tual dan Kei Kecil, terhambat. Mereka terpaksa menggunakan long boat agar bisa melanjutkan penyeberangan. Aksi itu dilakukan setelah petinggi militer dari Ambon melewati jembatan tertsebut. Mereka memalang kedua sisi jembatan dengan batu, kayu dan drum.

Ribuan warga di kedua daerah itu mengancan baru akan membuka barikade jembatan setelah raja-raja yang berinisiatif memberikan gelar itu datang mempertanggungjawabkan kebijakan mereka. "Jangan mengambil kebijakan yang nantinya akan mengganggu kamtibmas," ujar Suja Toatubun, salah seorang tokoh pemuda Kei Kecil kepada Tempo via telepon selular.

Menurut Frans Futnarubun, salah seorang korlap demo, pemberian gelar itu hanya diputuskan empat raja yang ada di Pulau Dullah. Selain itu, tidak ada sosialisai rencana pemberian gelar di Tual maupun di Kei Kecil. "Jangan karena punya kepentingan, sehingga gelar adat dijual murah," tutur Futnarubun. Dia mensinyalir gelar itu diberikan lantaran ada iming-iming kendaraan dan rumah dari penerima gelar.

Sementara David Tjiu, penerima gelar adat tersebut, mengatakan pemberian gelar itu merupakan komitmen 22 raja yang ada di Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar, dan sudah disosialisasikan. "Kalau ada yang protes atau demo itu hal biasa," kata David Tjiu kepada wartawan di Tual.

Hadir dalam acara pemberian gelar tersebut Kapolda Maluku Brigjen Totoy Herawan Indra, Kepala Staf Kodam XVI Pattimua Brigjen Edi Hartanto dan sejumlah pejabat militer lainnya dari Ambon. Sedangkan Bupati Maluku Tengara dan wakilnya serta Wali Kota Tual dan wakilnya, berhalangan hadir.

"Pak Bupati dan Wali Kota serta wakilnya lagi dinas luar," kata Sekda Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin kepada Tempo via telepon selular.


MOCHTAR TOUWE






BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

12 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

49 hari lalu

Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Dirman Rajaguguk dalam perkara pidana dengan PT Toba Pulp Lestari.


Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

54 hari lalu

Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang itu. Kontribusi bagi daerah dianggap kecil.


Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

57 hari lalu

Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

Perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat menghadiri Konvensi Biodiversitas PBB atau CBD COP15 yang sedang berlangsung di Montreal, Kanada.


Jenazah Remy Sylado Dimakamkan Besok di Menteng Pulo, Pernah Dibantu Anies Baswedan

57 hari lalu

Jenazah Remy Sylado Dimakamkan Besok di Menteng Pulo, Pernah Dibantu Anies Baswedan

Jenazah seniman Remy Sylado dimakamkan pada Selasa (13/12) di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan.


FAO Jajaki Tanah Papua untuk Diversifikasi Produksi Pangan Lokal

59 hari lalu

FAO Jajaki Tanah Papua untuk Diversifikasi Produksi Pangan Lokal

FAO melakukan kunjungan ke Papua untuk menjalin kerja sama dengan Papua untuk mengembangkan diversifikasi produksi pangan lokal.


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

6 Desember 2022

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

5 Desember 2022

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

9 November 2022

REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

Indonesia menerima pembayaran pertama dari Bank Dunia atas kesepakatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kaltim.


Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

28 Oktober 2022

Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

Golongan kerajaan dan kesultanan sedang berupaya memiliki undang-undang sendiri dalam NKRI.