Besarnya Biaya Survei Pilkada  

Reporter

Editor

Kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di kawasan Rawamangun, Jakarta, Jumat(27/7). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Survei sering dijadikan senjata ampuh bagi calon kepala daerah. Fauzi Bowo, kandidat Gubernur DKI Jakarta, misalnya, sampai menggunakan dua perusahaan survei. Padahal biayanya tak murah. Hal itu terungkap dalam laporan khusus majalah Tempo edisi 30 Juli 2012.

Boleh jadi, karena ongkos survei cukup tinggi, banyak kandidat memilih sekali melakukan survei. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, misalnya, mengaku menyewa lembaga survei untuk memetakan dukungan. "Soal pemenangan, menjadi tanggung jawab tim sukses," katanya.

Ilham menyewa Lembaga Survei Indonesia, yang pada 2008 masih dipimpin Saiful Mujani. Selama setahun, tim LSI menggelar survei sebanyak 3-4 kali. "Nilai totalnya tak sampai Rp 1 miliar," katanya lagi.

Bagi Ilham, duit bukan masalah selama hasil survei bisa menjadi dasar kuat mengatur strategi pemenangan. Apalagi hasil survei bisa membantu membuat perencanaan strategis mendekati pemilih. Keuntungan lain, tim pemenangan pribadi yang dibentuk juga bekerja lebih terarah dan terukur. "Yang penting, lembaga surveinya punya track record," kata Ilham. Ia mengaku tak menyewa konsultan politik yang mahal.

Seseorang, yang pernah menjadi calon wakil gubernur di Jawa Barat mengatakan, membutuhkan dana minimal Rp 3 miliar untuk paket lembaga survei plus konsultan. Kontrak itu biasanya dilakukan selama dua tahun, dengan termin tiga kali per enam bulan dan dua kali per tiga bulan. "Selama itu, ada 3-5 survei. Survei terakhir biasanya yang termahal karena sampelnya bertambah," ujarnya.

Untuk tarif konsultan, sekali konsultasi bisa dikenai Rp 500-800 juta untuk jenis layanan semisal strategi komunikasi plus saran untuk membuat citra si kandidat meningkat. Ongkos ini akan menjadi satu paket dari pemilihan slogan, penentuan foto, hingga warna khas yang akan diusung. (Baca: Legitnya Bisnis Konsultan Pilkada)

Boleh jadi, karena besaran ongkos, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini tak memakai lembaga survei dan konsultan politik. Adapun Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria menggunakan sesekali jasa konsultan. Pilihannya jatuh ke Point Indonesia, dua bulan menjelang hari pemungutan suara dengan paket termurah. "Jadi hanya konsultasi, tidak sampai masuk ke penyiapan materi kampanye dan langkah kehumasan," kata Hendardji.

Hendardji juga menyewa lembaga survei pada November 2011 saja untuk mengetahui popularitasnya. Hasilnya memang kecil. Tapi, Hendardji tetap ingin maju. Karena itu, ia mengatakan, sadar betul soal kekalahannya. "Bagaimana mau menang kalau semuanya memang pas-pasan?"

WIDIARSI AGUSTINA | KARTIKA | IRMAWATI | ISMA | ANGGRITA

Berita Terpopuler Lainnya
Legitnya Bisnis Konsultan Pilkada

Besarnya Biaya Survei Pilkada
Foke Ubah Gaya Kampanye
Disudutkan @cinta8168 di Twitter, Ini Jawaban Ahok
Ahok Diserang Akun @cinta8168
Analis Politik: Isu SARA Jadi Bumerang Foke-Nara






Antara Foke dan Jokowi, Ini Kronologis Proyek MRT Jakarta

27 Maret 2019

Antara Foke dan Jokowi, Ini Kronologis Proyek MRT Jakarta

Satu anggota tim Gubernur Anies Baswedan yang tidak terima dengan pernyataan Jokowi saat peresmian MRT Jakarta, Minggu 24 Maret 2019 lalu.


Tim Anies Protes Keras Klaim Jokowi Atas MRT Jakarta

27 Maret 2019

Tim Anies Protes Keras Klaim Jokowi Atas MRT Jakarta

Dia menulis, MRT itu baru...masih banyak saksi hidup, termasuk Gub Fauzi Bowo.


Senang MRT Jadi Kenyataan, Ini 5 Pernyataan Fauzi Bowo

25 Maret 2019

Senang MRT Jadi Kenyataan, Ini 5 Pernyataan Fauzi Bowo

Fauzi Bowo adalah Gubernur Jakarta periode 2007-2012. Dia yang menjanjikan pembangunan kereta MRT bawah tanah untuk penduduk Jakarta.


Foke Tak Penuhi Undangan Peresmian MRT Jakarta, Ini Alasannya

25 Maret 2019

Foke Tak Penuhi Undangan Peresmian MRT Jakarta, Ini Alasannya

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memberikan alasan terkait dengan dirinya tidak hadir di peresmian MRT Jakarta fase pertama.


Konflik Sampah dengan Bekasi, dari Sutiyoso Hingga Anies Baswedan

24 Oktober 2018

Konflik Sampah dengan Bekasi, dari Sutiyoso Hingga Anies Baswedan

Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi menghentikan sementara konflik sampah, pernah terjadi di era Gubernur Jakarta sebelumnya.


Cerita Ahok, Arsitek, dan Perusahaan Swasta di Makam Mbah Priok

4 Juli 2018

Cerita Ahok, Arsitek, dan Perusahaan Swasta di Makam Mbah Priok

Sekretaris Yayasan Makam Mbah Priok, Chandra, bercerita perihal jasa mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.


Sandiaga Uno Dorong Lagi Proyek ITF Sunter yang Digagas Era Foke

19 Januari 2018

Sandiaga Uno Dorong Lagi Proyek ITF Sunter yang Digagas Era Foke

ITF Sunter yang digagas era Gubernur Foke sempat mangkrak 4 tahun, kini Wakil Gubernur DKi Jakarta Sandiaga Uno targetkan dimulai Februari 2018.


Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.