Forum Rektor Minta Presiden Baru Hidupkan GBHN

Reporter

Editor

Juli Hantoro

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Koordinasi Forum Rektor Indonesia pada akhir 2013 mengamanatkan pengurus untuk membuat draf Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Draf tersebut diharapkan menjadi pertimbangan pemerintahan baru untuk menghidupkan kembali GBHN.

Ketua Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi mengatakan, sejak pemilihan presiden 2004, GBHN dihapuskan oleh Undang-Undang Dasar hasil amandemen. "Sudah tiga kali kabinet pascareformasi, seakan-akan ada kekacauan perencanaan pembangunan," kata Ravik di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu, 21 Mei 2014.

Dia mengatakan banyak sekali aturan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan pusat. Sebab, pemerintah daerah justru mengabaikan peraturan di atasnya, seperti peraturan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. "Beda latar belakang politiknya, kebijakannya bisa beda," ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari UNS, Isharyanto, mengatakan, setelah Pemilu 2004, ada reposisi dan restrukturisasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan MPR, tapi dijalankan undang-undang.

"Akibatnya, ketika seorang calon presiden dan calon wakil presiden terpilih memimpin Indonesia, mereka seperti diberi cek kosong dalam hal menentukan pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia punya pengalaman pahit dalam hal memberikan cek kosong kepada pemimpin yang baru berkuasa. Pada Oktober 1966, Soeharto diangkat menjadi presiden tanpa ada arahan pembangunan. Akhirnya, Soeharto membuat aturan sendiri yang memungkinkan berkuasa selama 32 tahun. "Kita tidak ingin pengalaman pahit itu terulang," ujarnya.

Anggota tim penyusun draf GBHN versi Forum Rektor Indonesia, Mulyanto, mengatakan, tanpa GBHN, pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah yang berbeda partai politik dengan presiden bisa saja tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Dia mencontohkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dikatahui dia, ternyata ada beberapa kepala daerah yang menolak pelaksanaan program tersebut. "Terutama yang berbeda haluan politik dengan presiden," tuturnya.

Dia memperkirakan, tanpa adanya GBHN yang menjadi acuan, pemerintah ke depan akan makin banyak aturan yang berbeda antara pusat dan daerah.

Ravik mengatakan draf yang sudah disusun dalam bentuk buku sudah dikirimkan ke tujuh komponen, yaitu Ketua MPR, presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dan partai politik peserta pemilu legislatif 2014.

Dia berharap draf tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menghidupkan lagi GBHN. Secara khusus, dia meminta DPR mengembalikan wewenang MPR untuk menyusun GBHN melalui amandemen UUD 1945. MPR juga harus mulai berinisiatif melakukan pembahasan dalam menyusun GBHN.

Ravik mengakui, meski nantinya GBHN kembali dihidupkan, ada kemungkinan diabaikan presiden terpilih. Juga, ada peluang tidak diadopsi pemimpin di daerah. "Karena itu, kami akan terus berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan terkait ihwal pentingnya GBHN dalam mengarahkan pembangunan Indonesia," katanya.

UKKY PRIMARTANTYO


Berita Terpopuler:

Mahfud Dijanjikan Jabatan Lebih dari Menteri 

Jokowi atau Prabowo, Ahok: Aku Rapopo 

Peraih Nilai UN Tertinggi Hanya Belajar di Rumah 

Kecewa pada PKB, Mahfud: Selesai Tugas di Partai








Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

28 Oktober 2014

Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

Sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari Jokowi.


Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

13 Oktober 2014

Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

Relawan Jokowi-JK turut mengontrol realisasi program pemerintah di pedesaan.


Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

9 Oktober 2014

Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

"Enggak ada agenda itu. Makanya, tidak perlu ditanyakan,"
kata


Fahri Hamzah soal agenda mengubah pemilihan presiden dari



langsung menjadi lewat MPR.


Giman Membawa Ratusan Pesan untuk Jokowi

30 September 2014

Giman Membawa Ratusan Pesan untuk Jokowi

Dalam perjalanannya, pria yang kesehariannya berjualan kue putu keliling itu membawa buku catatan yang berisi ratusan pesan ditulis tangan.