Bikin Akta Kelahiran di Bandung Cukup Lewat Internet  

Editor

Zed abidien

Tempo/Tony Hartawan
Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Bandung - Sudah tidak zaman lagi mengantre untuk membuat akta kelahiran. Di Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan inovasi pembuatan akta kelahiran melalui sistem online.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung Popong W. Nuraeni, sistem daring pembuatan akta kelahiran baru diluncurkan bulan lalu. "Intinya kita ingin memberikan kemudahan untuk masyarakat. Dengan sistem online, kehadiran warga di kantor Disduk bisa diminimalisir," kata Popong di Bandung, Ahad, 2 Agustus 2015.

Lebih lanjut Popong menjelaskan, kendati belum secara resmi diluncurkan, akta kelahiran online cukup mendapat apresiasi positif dari masyarakat Kota Bandung. Tercatat sejak diluncurkan satu bulan lalu, sistem daring telah diakses sebanyak 108 pemohon.

Untuk dapat menggunakan kemudahan ini. Warga cukup mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id. Tidak hanya lewat komputer biasa, aplikasi ini juga dapat diakses melalui telepon pintar. "Cukup dengan klik dan ikuti tahapannya. Lalu print out sebagai bukti pendaftaran untuk kita verifikasi di kantor Disdukcapil. Dua-tiga hari sudah selesai," akunya.

Meski demikian, kemudahan yang diterapkan Disdukcapil baru sebatas melayani pembuatan akta kelahiran secara umum. Pasalnya Disdukcapil belum memiliki server khusus untuk pelayanan data dan dokumen kependudukan. "Kita baru bisa melayani online untuk akta kelahiran umum usia 0-60 hari. Selebihnya belum dapat diakses karena kita masih belum memiliki server khusus. Jadi belum dapat maksimalkan dengan baik," imbuhnya.

Namun begitu, Disdukcapil Kota Bandung bertekad untuk dapat memberikan semua bentuk pelayanan kependudukan sistem daring di tahun 2016.

"Kita targetkan di tahun 2016 semua bentuk pelayanan kependudukan sistem online ini sudah dapat diakses oleh masyarakat. Pak Wali juga sudah memberikan support agar sistem online yang sedang kita rintis ini dapat berjalan sesuai harapan," tandasnya

PUTRA PRIMA PERDANA








Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

55 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.


Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

58 hari lalu

Pedagang beras medium di pasar beras di Pasar Santa, Jakarta, 10 Januari 2018. Tempo/Tony Hartawan
Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

Pemerintah Kota Bandung dan Bulog menyiapkan 500 ton beras medium untuk menekan kenaikan harga beras.


Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

9 November 2022

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.


Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

25 Agustus 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membetulkan posisi kacamatanya saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.


Kala Chairul Tanjung Ibaratkan Pengusaha dengan Ayam Petelur di Depan Sri Mulyani

20 Juli 2022

Chairul Tanjung. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kala Chairul Tanjung Ibaratkan Pengusaha dengan Ayam Petelur di Depan Sri Mulyani

Chairul Tanjung menyatakan dalam konteks pemungutan pajak, filosofi yang harus dipegang yakni pengusaha yang diibaratkan ayam petelur. Apa maksudnya?


Pemerintah Bakal Lebih Banyak Rekrut PPPK Ketimbang PNS

23 Januari 2022

Tjahjo Kumolo yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merupakan anggota Pemuda Pancasila. Ia masuk dalam jajaran anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024. Dok. Kemenpan RB
Pemerintah Bakal Lebih Banyak Rekrut PPPK Ketimbang PNS

Kebijakan tersebut serupa dengan peraturan di beberapa negara maju, yakni jumlah PNS pembuat kebijakan lebih sedikit daripada jumlah PPPK.


Ini Alasan Menteri Tjahjo Kumolo Tak Cabut Edaran ASN Jadi Komponen Cadangan

3 Januari 2022

Tjahjo Kumolo yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merupakan anggota Pemuda Pancasila. Ia masuk dalam jajaran anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024. Dok. Kemenpan RB
Ini Alasan Menteri Tjahjo Kumolo Tak Cabut Edaran ASN Jadi Komponen Cadangan

Masyarakat sipil menentang langkah pemerintah mendorong ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan.


UNJ Deklarasi Pembangunan Zona Integritas, Fakultas Teknik Jadi Percontohan

21 Desember 2021

Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 31 Agustus 2017. TEMPO/Rizki Putra
UNJ Deklarasi Pembangunan Zona Integritas, Fakultas Teknik Jadi Percontohan

UNJ mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).


Reformasi Birokrasi Belum Optimal, Mahfud: Birokrat Masih Berpola Pikir Penguasa

1 Desember 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Hotel Shangli-Ra, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahma
Reformasi Birokrasi Belum Optimal, Mahfud: Birokrat Masih Berpola Pikir Penguasa

Mahfud Md menyebutkan reformasi birokrasi di sejumlah daerah masih belum optimal karena birokrat atau pemimpin masih menempatkan diri sebagai penguasa


Menteri Tjahjo Ungkap 4 Tantangan Reformasi Birokrasi, Ada soal Narkoba

1 Desember 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Tjahjo Ungkap 4 Tantangan Reformasi Birokrasi, Ada soal Narkoba

Tjahjo Kumolo mengingatkan kerja sama semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah reformasi birokrasi.