Ini Isi Pidato Lengkap Jokowi di COP21 Paris

Reporter

Editor

Anton Septian

Presiden Joko Widodo disambut Presiden Prancis Franqois Hollande dalam Leader Event KTT Perubahan Iklim Paris 2015 (COP) 21, 30 November 2015. TEMPO/Agustina Widiarsi

TEMPO.CO, Paris  - Dalam Conference of Parties 21 Paris, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional.

Menurut Jokowi, penurunan emisi dilakukan dengan mengambil beberapa langkah di berbagai bidang. Di bidang energi pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif. Juga, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Salah satunya ialah pengolahan sampah menjadi sumber energi.

Dalam bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, kata Jokowi, penerapan one map policy. "Yakni, menetapkan moratorium dan review ijin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari," kata Jokowi dalam pernyataannya di hadapan ratusan pemimpin negara dunia, Senin, 30 November 2015.

Sedangkan di bidang maritim ada dua langkah yang akan diambil. Yakni, mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Dalam pidatonya Jokowi juga menyatakan bela sungkawanya atas tragedi yang menimpa Paris pada 13 November 2015. "Teror tersebut tak ada kaitannya dengan agama, bangsa. Dan ras apapun," ujar Jokowi.

Berikut isi pidato lengkap Jokowi dalam COP21 yang disampaikan dalam bahasa Indonesia:

Ketua,
Para Kepala Negara/Pemerintahan yang mulia,

Duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015, yang menelan korban sipil yang tidak berdosa.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian. Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa dan ras apapun.

Ketua,
Saya hadir disini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP 21.

Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi.

Pemerintah yang saya pimpin, akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan.

Yang Mulia,
Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. Dua pertiga wilayah terdiri dari laut, memiliki 17 ribu pulau, banyak diantaranya pulau-pulau kecil.

Sebanyak 60% penduduk tinggal di pesisir dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut .

El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan. Langkah prevensi telah disiapkan dan sebagian mulai implementasikan. Salah satunya dengan restorasi gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.

Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi.

Untuk itu, Indonesia berkomitmen: menurunkan emisi sebesar 29% dibawah business as usual pada tahun 2030, atau 41% dengan bantuan internasional.

Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah:
1. Bidang energi:
Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025. Selain itu, pengolahan sampah menjadi sumber energi.

2. Bidang tata kelola hutan dan sektor lahan:
Penerapan one map policy dan enetapkan moratorium serta review ijin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari.

3.Di bidang maritim:
Mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan dan keanekaragaman hayati laut.

Yang Mulia,
Kesepakatan Paris harus:

Mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Pula nengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang.

Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju. Yakni, dengan cara memobilisasi pendanaan USD 100 Milyar hingga 2020, dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Yang diikuti dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Hadirin yang terhormat,

Mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan.

Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi, menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita, menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka.

Terima kasih.

AMRI MAHBUB (PARIS)






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

7 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

7 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

8 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

9 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

14 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

16 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

16 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

17 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

17 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

19 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.