Pemerintah Belum Niat Revisi Peraturan Pembakaran Lahan

Reporter

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, usai rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan, Jakarta, 17 Maret 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Nusa Dua - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat berencana untuk menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengganti UU yang memperbolehkan masyarakat adat membakar lahan.

“Waktu itu memang ada rencana menyusun Perppu khusus untuk pasal 69. Itu diskusinya begitu banyak dan terus berlanjut,” ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto dalam ICOPE 2016 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 17 Maret 2016.

Dalam Pasal 69 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Namun Hadi menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan bila masyarakat adatlah yang membakar hutan gambut. Kementerian kini pihaknya belum melanjutkan laporan itu.

Baca Juga: Kebakaran Lahan, WWF Minta Akhiri Sikap Saling Menyalahkan

Dia mengungkapkan, UU tersebut akan tetap ada dan tidak masalah asalkan aturan yang membolehkan membakar lahan tidak dilaksanakan. “Itu kearifan kita membaca UU. Kalau suasana seperti ini ngapain dibakar?” kata dia. Hadi  menegaskan tidak akan memberikan izin pembakaran biarpun ada UU yang mengizinkan.

Hadi menuturkan lebih baik revisi terhadap UU tersebut ditunda. Bahkan,  pembahasan Perppu tentang Kehutanan tidak dilanjutkan kembali. “Perppu sempet dibahas tapi nggak diterusin.”

Sebagai gantinya, KLHK menyiapkan program alternatif, yakni kehutanan sosial. Hadi mengklaim, lewat program ini masyarakat adat dapat diakomodir. Progam ini dibuat karena menurut KLHK tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat adatlah yang membakar lahan gambut.

BAGUS PRASETIYO






Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

11 hari lalu

Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

Sejumlah 49 terdakwa dihukum mati karena mengeroyok hingga tewas seorang sukarelawan yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Aljazair.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

16 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

17 hari lalu

Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

Rencana kenaikan tarif masuk pulau Komodo itu mendapat protes dari warga setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.


Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

23 hari lalu

Siti Nurbaya dan Jokowi Dipuji Soal Deforestasi, Apa Kata Walhi?

Walhi memandang dua faktor di balik susutnya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia selama tiga tahun terakhir.


COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

26 hari lalu

COP27, Menteri Siti dan Presiden Jokowi Dipuji Karena Deforestasi Berkurang

Data KLHK menyatakan laju deforestasi bisa ditekan ke titik terendah sebesar 113,5 ribu hektare pada 2020-2021. Tren menurun sepanjang 3 tahun pandemi


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

28 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


Climate Outlook BMKG: Banjir Tahun Ini, Kebakaran Hutan Tahun Depan?

43 hari lalu

Climate Outlook BMKG: Banjir Tahun Ini, Kebakaran Hutan Tahun Depan?

BMKG minta waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi pada 2023 dibandingkan 2020, 2021 maupun 2022 yang kemaraunya basah.


Bencana Alam Efek Cuaca Ekstrem di Indonesia

46 hari lalu

Bencana Alam Efek Cuaca Ekstrem di Indonesia

penyebab cuaca ekstrem adalah karena adanya Monsun Asia, anginnya berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Australia yang melewati Indonesia.


Korban Tewas dalam Banjir Bandang di Pakistan Bertambah 57 Orang

3 September 2022

Korban Tewas dalam Banjir Bandang di Pakistan Bertambah 57 Orang

Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Pakistan pada Sabtu, 3 September 2022, bertambah 57 orang, di mana 25 orang adalah anak-anak.


Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

19 Agustus 2022

Kapolri Minta Jajarannya Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Pemerintah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepercayaan publik penting agar Polri dapat mengawal setiap kebijakan pemerintah.