Koalisi Masyarakat Sipil Desak Moratorium Hukuman Mati  

Reporter

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Kontras, LBH Jakarta, YLBHI, ICW memberikan keterangan pers di Kantor Kontras, Jakarta, 1 Mei 2015. Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Presiden Joko Widodo Stop Kriminalisasi KPK. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati mendesak pemerintah menghentikan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga. Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan hukuman mati rawan dilaksanakan di tengah sistem penegakan hukum yang masih terjadi praktek rekayasa kasus. 

Menurut Al Araf, dalam sistem peradilan yang masih bobrok, akan sulit dilakukan koreksi bila hukuman mati jatuh pada orang yang salah. "Hukuman mati, kalau sudah dieksekusi, tidak bisa dikoreksi," katanya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016. 

Di sisi lain, Al Araf menyebutkan, ada temuan beberapa kasus terpidana hukuman mati mengalami proses tidak adil dalam mekanisme peradilan. Salah satu contohnya terpidana mati kasus narkotik, Mary Jane Fiesta. 

Alasan berikutnya, Koalisi menilai, hukuman mati tidak berkorelasi menurunkan angka kejahatan. Dalam kasus narkotik, misalnya, Al Araf menganggap hukuman mati terhadap terpidana narkoba tidak lantas menekan angka kriminalitas peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi penerapan hukuman mati. "Hukuman mati bukan jawaban menurunkan angka kejahatan," ucapnya. 

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menekan pemerintah agar memoratorium hukuman mati. Ia menilai sebaiknya eksekusi gelombang ketiga dihentikan dulu untuk melihat apakah proses hukum sudah diterapkan dengan baik atau belum.

Putri menjelaskan, berkaca pada eksekusi sebelumnya, ternyata ada temuan kejanggalan dalam kasus Mary Jane. "Masih ada waktu bagi pemerintah me-review kembali nama-nama terpidana," katanya. 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Beberapa di antaranya Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Indonesia. Kedatangan mereka diterima staf Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim. Menurut Al Araf, Kantor Staf Presiden sudah menginventarisasi keinginan Koalisi Masyarakat Sipil.

ADITYA BUDIMAN 






Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

18 jam lalu

Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

Polisi menangkap dua tersangka yang membawa sabu dari Aceh ke Pulau Jawa di Bandara Soekarno Hatta. Penyelundupan sabu dalam anus.


Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

19 jam lalu

Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

Dua remaja Korea Utara dihukum mati oleh rezim Kim Jong Un di hadapan publik gara-gara ketahuan mengedarkan drama Korea.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

20 jam lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

20 jam lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Iran Jatuhkan Hukuman Mati 4 Laki-laki karena Kerja Sama dengan Mata-mata Israel

1 hari lalu

Iran Jatuhkan Hukuman Mati 4 Laki-laki karena Kerja Sama dengan Mata-mata Israel

Iran menjatuhi vonis hukuman mati empat laki-laki karena dianggap telah bekerja sama dengan mata-mata Israel Mossad.


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

7 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Survei: Publik Percaya Kasus Teddy Minahasa Bukti Ada Persaingan Tidak Sehat di Polri

8 hari lalu

Survei: Publik Percaya Kasus Teddy Minahasa Bukti Ada Persaingan Tidak Sehat di Polri

Survei menunjukkan 58,8 persen publik percaya adanya persaingan tidak sehat di tubuh Polri dalam kasus Teddy Minahasa.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

9 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Mahasiswa Terancam Hukuman Mati Setelah Bunuh Kakek yang Merawatnya Sejak Kecil

10 hari lalu

Mahasiswa Terancam Hukuman Mati Setelah Bunuh Kakek yang Merawatnya Sejak Kecil

Pelaku disangka melanggar hukum pidana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

11 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.