Perpustakaan Nasional Dukung Pemusnahan Buku-buku Kiri  

Reporter

Massa dari Dewan Da`wah Islamiyyah Indonesia membakar logo Palu Arit saat unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Razia atribut dan buku-buku yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia akhir-akhir ini juga menjadi perhatian khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Pelaksana tugas Ketua Perpusnas, Dedi Junaedi, mendukung pemberangusan buku-buku berisi pemikiran kiri tersebut.

“Saya setuju. Karena dengan adanya buku-buku aliran kiri ternyata meresahkan. Zaman Orde Baru buku-buku itu dilarang untuk diedarkan. Untuk baca, harus ada izin kejaksaan,” kata Dedi saat ditemui seusai konferensi pers di Auditorium Perpusnas Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.

Menurut Dedi, Perpusnas sebagai lembaga pembina berkewajiban untuk menyimpan koleksi buku-buku tersebut. Namun, ucap Dedi, di zaman Orde Baru harus ada izin dari pihak berwajib untuk bisa mengakses buku-buku tersebut.

Sehingga, jika saat ini razia banyak buku berbau kiri yang dirazia TNI dan Polri, Dedi mendukung tindakan itu. “Terutama untuk kebaikan anak-anak kita, ya. Buku-buku semacam itu tidak sesuai dengan Pancasila,” kata Dedi.

Menurut Dedi, secara umum masyarakat menginginkan adanya kondisi yang damai. “Kalau ada buku itu nanti meresahkan, nanti terprovokasi."

Dedi menambahkan, beberapa buku aliran kiri juga tersimpan di Perpusnas. Namun koleksi Perpusnas kebanyakan terbitan lama. Untuk buku-buku berbau kiri yang baru terbit, Dedi justru menyangsikan adanya International Standard Book Number (ISBN). “Kalau buku-buku baru, coba dicek. Ada ISBN atau tidak?” katanya.

Menurut Dedi, pihaknya akan melapor seandainya ditemui permintaan ISBN untuk buku-buku yang berbau kiri. “Meskipun hak Perpusnas untuk memberikan ISBN tidak terkait isi. Itu ke penerbit, di luar tanggung jawab Perpusnas,” kata Dedi.

SELFY MOMONGAN (MAGANG)






Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

23 hari lalu

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?


Hapus Larangan Keturunan PKI Jadi Anggota TNI, Andika Perkasa Dapat Pujian

31 Maret 2022

Hapus Larangan Keturunan PKI Jadi Anggota TNI, Andika Perkasa Dapat Pujian

Andika Perkasa mendapatkan pujian karena menghapus larangan keturunan PKI jadi anggota TNI.


BNPT Apresiasi Kades Lapor 30 Warganya Terpapar NII

18 Oktober 2021

BNPT Apresiasi Kades Lapor 30 Warganya Terpapar NII

BNPT menyatakan NII memang sudah dilarang, tapi belum ada regulasi yang melarang ideologi takfiri mereka.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Asal Usul Palu dan Arit dalam Paham Komunisme

30 September 2021

Asal Usul Palu dan Arit dalam Paham Komunisme

Komunisme identik dengan simbol palu dan arit. Seperti sejarahnya