Gubernur Nur Alam Gugat KPK Lewat Praperadilan

Reporter

Editor

Erwin prima

Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Agustus 2016. KPK disebut telah menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam izin penerbitan usaha pertambangan. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menggugat penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan itu berbentuk permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Penetapan tersangka itu tidak sah,“ kata pengacara Nur Alam, Maqdir Ismail, melalui pesan pendek, Jumat malam, 16 September 2016.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka pada 23 Agustus 2016 lantaran politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima imbal balik atas penerbitan sejumlah izin pertambangan untuk PT Anugrah Harisma Barakah, perusahaan penggarap nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

KPK menduga Nur Alam melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pasal-pasal itu mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara bersama-sama.

Konsesi yang diberikan Nur Alam, disebut Maqdir, pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan itu berlanjut hingga kasasi, dan menurut dia, Mahkamah Agung memutuskan bahwa konsesi itu “clear”.

Maqdir juga menuding KPK belum memiliki angka kerugian keuangan negara dalam kasus Nur Alam. “Padahal kerugian keuangan negara adalah elemen pokok yang disangkakan ke Nur Alam,” ujar dia.

Menurut Maqdir, pengusutan yang dilakukan KPK menabrak Kejaksaan Agung yang sedang menyelidiki perkara Nur Alam. Berdasarkan nota kesepahaman KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, tidak boleh ada penyelidikan atas objek yang sama.

Nur Alam pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan pada 15 Maret 2016, namun tidak hadir. Sepekan kemudian, surat pemanggilan yang sama diterima Nur Alam. Maqdir mempersoalkan isi surat tersebut. “Isinya bernada ancaman karena tercantum ‘Apabila tidak hadir lagi, KPK tetap akan melanjutkan penyelidikan tanpa keterangan saudara,'” ujar Maqdir.

Maqdir mengatakan penyidik KPK Novel Baswedan, penyelidik KPK Harun Al Rasyid, dan Direktur Penyelidikan KPK Herry Mulyanto, bukan polisi aktif. “Dengan begitu, mereka tidak sah menjadi penegak hukum, ini diatur di UU KPK,” katanya.

MUHAMAD RIZKI






Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

1 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

16 jam lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

17 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

17 jam lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

18 jam lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

22 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

1 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

1 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

2 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

2 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.