RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

Massa melakukan aksi simpatik untuk korban bom di Samarinda dengan menyalakan lilin di Bundaran Hi, Jakarta, 14 November 2016. Balita bernama Intan Olivia Marbun berusia 2,5 tahun akhirnya meninggal dunia. Ia menjadi salah satu dari 5 korban aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme.

Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita meninggal dunia.

"Di draft belum masuk. Makanya, secara prinsipil harus disetujui. Kalau nggak ada, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya," ujar Wiranto saat dicegat awak media di Istana Kepresidenan, Jumat, 18 November 2016.

Wiranto menilai pasal soal santunan atau kompensasi hanya akan berupa penegasan bahwa pemerintah akan menanggung kerugian yang dialami korban. Sementara itu, menurut dia, besar nominal santunan akan diatur dalam peraturan terpisah yang merupakan turunan dari Undang-undang Antiterorisme tersebut.

Selain itu, Wiranto juga mengklaim telah membahas tentang pasal santunan tersebut dengan Kementerian keuangan. Hasilnya, menurut dia, akan segera disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Besarannya harus cukup untuk perawatan dan tidak memberatkan," ujar Wiranto.

Di Parlemen, Panitia Kerja Khusus RUU Antiterorisme telah sempat membahas tentang penanganan korban, September lalu. Dalam Rapat Dengar Pendapat, pansus telah mempertanyakan tentang penanganan korban teror kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengklaim belum mengetahui soal besaran dana santunan yang akan dialokasikan pemerintah kepada korban teror. Menurut dia, selama ini, para korban mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial.

"Korban terorisme masuk dalam kategori korban bencana sosial. Berdasarkan SOP, besaran yang diberikan Rp 15 juta," ujar dia.

ISTMAN MUSAHARUN






Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

7 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

12 Oktober 2022

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

10 Oktober 2022

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

6 Juni 2022

Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

Usulan tambahan anggaran IKN disorongkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.