PDIP Usulkan RUU Pertembakauan Dibahas dalam Pansus

Reporter

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi rancangan inisiatif Dewan yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2017. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui panitia kerja khusus.

Menurut Aria, pembahasan rancangan undang-undang akan kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. "Kami mengusulkan agar RUU ini tidak dibahas satu komisi, melainkan lintas komisi karena persoalan begitu kompleks," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.

Aria menjelaskan berbagai sektor bakal terlibat dalam pembahasan, seperti sektor industri, ketenagakerjaan, aspek penerimaan negara, dan tembakau yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. "RUU ini melibatkan banyak dimensi," kata dia.

Baca: Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU dilanjutkan. Menurut politikus asal PAN Haerudin, rancangan belum bisa diterima lantaran masih membutuhkan pendalaman, baik dari aspek petani maupun dampak dari tembakau ini. "PAN masih sukar menerima ini menjadi RUU," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui rancangan undang-undang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan rancangan ini membentengi masyarakat dan produk tembakau lokal. "Kami mengusulkan pansus yang terbentuk benar-benar membahas," katanya.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan partainya bakal mengawal pembahasan apabila mayoritas fraksi meminta untuk melanjutkan pembahasan. "PAN menaruh perhatian RUU ini penting. Ini belum layak untuk diteruskan," ucapnya.

ARKHELAUS W.






Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 jam lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 jam lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

5 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

6 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

7 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

7 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

9 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

11 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

13 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

13 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.