Menkopolhukam Berharap MUI Keluarkan Fatwa yang Baik

Reporter

Editor

Mustafa moses

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Pemerintah tak mau fatwa itu malah menimbulkan keresahan dan masalah.

"Jangan berasal dari satu persepsi, tapi harus mempertimbangkan berbagai perspektif," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.

Pemerintah, menurut dia, saat ini tengah membangun toleransi antar umat beragama dan suku. Ia tak ingin persatuan dan kebersamaan bangsa dicederai oleh sesuatu yang tidak perlu.

Nantinya, Wiranto meminta kepada Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia untuk berkoordinasi dengan MUI. Ia menyatakan polisi akan menempatkan petugas perantara yang akan berkoordinasi dengan MUI ihwal fatwa yang dikeluarkan. "Seyogyanya melakukan koordinasi dulu dengan Menag dan kepolisian," katanya.

BacaBuni Yani Tersangka, Begini Tanggapan FPI

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menuturkan fatwa MUI bukan hukum positif lantaran tidak berasal dari otoritas negara. Oleh sebab itu, ia menilai, fatwa MUI sifatnya hanya koordinasi saja.

Polri, ucap Tito, sudah berkoordinasi dengan MUI agar fatwa yang akan dikeluarkan berikutnya bisa dikomunikasikan dengan aparat. Ia tak ingin ada pihak-pihak tertentu yang malah bertindak sendiri tanpa ada kejelasan, seperti melakukan sweeping misalnya. "Kalau mereka lakukan pelanggaran hukum apalagi anarkistis seperti yang di Solo, kami tangkap," kata dia.

Menteri Agama Lukman Hakim meminta kepada organisasi massa berbasis Islam agar tidak melakukan sweeping. Sebab, bila hal itu dilakukan tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh Ormas lainnya.

SimakMUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia

Sementara menanggapi fatwa MUI ihwal larangan memakai atribut Natal bagi umat Islam, Lukman menilai, fatwa mengingat kepada yang memintanya. "Jadi bagi yang tidak meminta tentu tidak terikat dengan isi fatwa. Yang saya ketahui dari fatwa itu," kata Menteri Lukman.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memastikan MUI tidak meminta ormas mensosialisasikan fatwa atribut Natal yang diikuti dengan razia. MUI pun menegaskan tidak menghendaki adanya razia.

ADITYA BUDIMAN






Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

55 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

56 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Polda Metro Imbau GP Ansor dan Banser Batalkan Rencana Sweeping Holywings

24 Juni 2022

Polda Metro Imbau GP Ansor dan Banser Batalkan Rencana Sweeping Holywings

Polda Metro menyatakan polisi telah menangangi laporan soal dugaan penistaan agama oleh Holywings sehingga Banser tak perlu melakukan sweeping.


Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

6 Juni 2022

Mahfud MD Usul Tambahan Anggaran Rp 24,3 Miliar untuk IKN

Usulan tambahan anggaran IKN disorongkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.