Soal Koordinasi Fatwa, MUI Sayangkan Komentar Wiranto

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait perlunya koordinasi MUI dengan Polri dan Kementerian Agama, dalam menetapkan fatwa. Menurut Zainut, hal tersebut bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi.

"Saya sangat menyayanglan pernyataan bapak Menkopolhukam Wiranto. Hal tersebut bukan saja sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, tapi pembatasan hak berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas terjamin oleh konstitusi,” ujar Zainut lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Desember 2016.

Zainut pun memandang pernyataan tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia. MUI sebagai organisasi kemasyarakatan, ujar Zainut, eksistensinya dijamin oleh konstitusi. Hak dan kewenangannya pun dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan untuk membatasi tugas dan tanggung jawabnya.

Simak Juga

Pasca Video Ngamuk, Olla Ramlan Bikin Status Ini di Medsos

5 Pelaku Sweeping di Solo Jadi Tersangka

Termasuk di dalamnya tugas menetapkan fatwa. Sepanjang tugas dan tanggung jawab itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Zainut. Dia mengatakan, MUI selalu mempertimbangkan berbagai sudut pandang saat menetapkan fatwa. “Tak hanya aspek keagamaan saja, tapi mempertimbangkan aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI.”

Dia memandang anggapan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat tak beralasan. Fatwa, menurut Zainut, harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa, yang didasari Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. "Fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agamanya," kata dia.

MUI pun mengapresiasi pemerintah jika setiap implementasi pelaksanaan fatwa selalu dikoordinasikan bersama, sehingga dalam eksekusinya tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

Wiranto, dalam pernyataannya Selasa kemarin, mengharapkan fatwa MUI bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. "Jangan berasal dari satu persepsi, tapi harus mempertimbangkan berbagai perspektif," kata Wiranto di kantornya, Selasa.
Ke depannya, dia berniat meminta Polri dan Kemenag berkoordinasi dengan MUI. Polisi menempatkan petugas perantara yang berkoordinasi dengan MUI terkait pengeluaran fatwa. "Seyogyanya berkoordinasi dulu dengan Menag dan kepolisian."

YOHANES PASKALIS

Baca Pula

Wanita Ini Beberkan Kejadian Olla Ramlan Ngamuk

Selebritas Hollywood Ikut Demam 'Om Telolet Om'






Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

15 hari lalu

Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

Berita seputar protes anggota DPRD DKI terhadap besarnya dana hibah Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta jadi pemuncak Top 3 Metro.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

55 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

56 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

25 Juli 2022

Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.


MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

8 Juni 2022

MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta polisi menindak tegas Khilafatul Muslimin jika bertentangan dengan Pancasila


Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

27 Mei 2022

Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

Anwar Abbas menilai Syafii Maarif layak mendapatkan gelar Bapak Bangsa.


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022