Soekarwo: Bupati Bangkalan-Sumenep Kena Sanksi Tak Digaji  

Reporter

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.COSurabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan Bupati Sumenep Busyro Karim dikenai sanksi tak terima gaji selama enam bulan karena belum mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Tidak hanya bupati, tapi pimpinan DPRD kedua kabupaten juga tak digaji mulai Januari hingga Juni sebagai konsekuensi dan sesuai dengan aturan perundangan," ujarnya di Surabaya, Rabu, 4 Januari 2017.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, bupati dan pimpinan DPRD merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap belum disahkannya APBD 2017. Sanksi tegas yang diberikan, kata dia, turun langsung dari Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga:
Ujaran Kebencian Dianggap Lebih Penting dari Penodaan Agama
Penyebab Berita Hoax Beredar: Masyarakat Kurang Banyak Baca

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut sangat menyayangkan dua daerah itu belum mengesahkan APBD 2017. Padahal dia sudah berulang kali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sumenep agar mengesahkannya sebelum pergantian tahun.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengaku belum mengetahui pasti alasan kedua daerah tersebut belum mengesahkan APBD 2017. Namun ia memprediksi kurang harmonisnya hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi penyebab utamanya.

Dalam waktu dekat, kata Soekarwo, Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep bakal dipanggil untuk diberikan arahan agar masalah ini tidak berlarut, yang imbasnya merugikan masyarakat.
"Sebenarnya ada empat daerah, tapi Jember dan Kota Batu akhirnya mengesahkan APBD pada batas waktu, sedangkan dua daerah lainnya belum sama sekali," tuturnya.

ANTARA 






Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

1 hari lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dikeluhkan banyak warga.


BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

1 hari lalu

BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

BPS mencatat bagaimana kebijakan pemerintah melalui konsolidasi fiskal dan moneter sepanjang 2022.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

8 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

14 hari lalu

Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?


Kunjungi Kembang Jepun Surabaya, Nikmati Keunikan Kya-Kya Wisata Pecinan

17 hari lalu

Kunjungi Kembang Jepun Surabaya, Nikmati Keunikan Kya-Kya Wisata Pecinan

Dengan sejarah dan beragam wisata kuliner Tionghoa, Situs Pecinan Kya-Kya di Surabaya menjadi tempat unik yang layak dikunjungi.


Wisata Imlek: Keunikan dan Sejarah Panjang Pecinan Kya Kya Surabaya

17 hari lalu

Wisata Imlek: Keunikan dan Sejarah Panjang Pecinan Kya Kya Surabaya

Destinasi wisata Kya-Kya yang terletak di Pecinan, Jalan Kembang Jepun Surabaya memiliki sejarah panjang hingga kini. Simak kisahnya.


Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

18 hari lalu

Ada Ridwan Kamil, Soekarwo, dan Dedi Mulyadi, Golkar Bisa Kuasai Jakarta dan Jawa

Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar bisa membuat partai berlambang beringin itu menguasai Pulau Jawa dan DKI pemilu 2024


Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

18 hari lalu

Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

Daftar 10 provinsi yang memiliki banyak penduduk miskin di Indonesia per September 2022. Provinsi Papua nomor satu.


10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

18 hari lalu

10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta


Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

21 hari lalu

Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

Berita terpopuler di Tempo.co. Mulai dari analisa kondisi Rupiah yang sempat melemah hingga nasib bank perkreditan rakyat.