Soekarwo: Bupati Bangkalan-Sumenep Kena Sanksi Tak Digaji  

Reporter

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.COSurabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan Bupati Sumenep Busyro Karim dikenai sanksi tak terima gaji selama enam bulan karena belum mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Tidak hanya bupati, tapi pimpinan DPRD kedua kabupaten juga tak digaji mulai Januari hingga Juni sebagai konsekuensi dan sesuai dengan aturan perundangan," ujarnya di Surabaya, Rabu, 4 Januari 2017.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, bupati dan pimpinan DPRD merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap belum disahkannya APBD 2017. Sanksi tegas yang diberikan, kata dia, turun langsung dari Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga:
Ujaran Kebencian Dianggap Lebih Penting dari Penodaan Agama
Penyebab Berita Hoax Beredar: Masyarakat Kurang Banyak Baca

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut sangat menyayangkan dua daerah itu belum mengesahkan APBD 2017. Padahal dia sudah berulang kali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sumenep agar mengesahkannya sebelum pergantian tahun.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengaku belum mengetahui pasti alasan kedua daerah tersebut belum mengesahkan APBD 2017. Namun ia memprediksi kurang harmonisnya hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi penyebab utamanya.

Dalam waktu dekat, kata Soekarwo, Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep bakal dipanggil untuk diberikan arahan agar masalah ini tidak berlarut, yang imbasnya merugikan masyarakat.
"Sebenarnya ada empat daerah, tapi Jember dan Kota Batu akhirnya mengesahkan APBD pada batas waktu, sedangkan dua daerah lainnya belum sama sekali," tuturnya.

ANTARA 






BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

1 hari lalu

BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022 ini.


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

5 hari lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


Terpopuler Bisnis: Kaesang Pangarep Akan Bagikan Voucher Gratis, Jokowi Sayangkan APBD Mengendap Rp 278 T

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kaesang Pangarep Akan Bagikan Voucher Gratis, Jokowi Sayangkan APBD Mengendap Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 30 November 2022 antara lain tentang Kaesang Pangarep akan memberikan 3 ribu voucher gratis.


Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 30 November 2022 antara lain tentang modus pembobolan rekening bank.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

6 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

7 hari lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp 8,9 Miliar BLT BBM

8 hari lalu

Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp 8,9 Miliar BLT BBM

Bantuan diberikan kepada 22.327 orang pengemudi di Kota Pahlawan yang terdampak inflasi dan kenaikan BBM.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

8 hari lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

8 hari lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

11 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022