Anggaran Pertahanan Fokus untuk Hadapi Teroris dan Bencana

Reporter

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvis berjabat tangan sebelum menandatangani dokumen persetujuan kerja sama pertahanan antara Indonesia-Swedia di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 20 Desember 2016. Persetujuan tersebut untuk memberikan kerangka umum guna mendorong kerja sama bilateral di bidang pertahanan. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan dan TNI tahun ini akan diprioritaskan untuk penanganan terorisme dan bencana alam. Anggaran yang telah ditetapkan Badan Anggaran dan Komisi Pertahanan DPR RI itu sebesar Rp108 triliun.

"Anggaran itu untuk pertahanan negara, untuk menyiapkan (negara) menghadapi teroris dan bencana alam," ujar Ryamizard di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017.

Baca: Di Depan Presiden, Panglima TNI Sampaikan Solusi Buat Petani

Menteri menekankan bahwa penggunaan anggaran itu tak sembarangan. Khususnya soal pembelian alat utama sistem pertahanan.

"Pokoknya kalau ada uang kita beli. (Tapi) pembelian itu penting, enggak ujug-ujug (dadakan) beli begitu. Menhan dan Mabes TNI harus ngumpul (membahasnya)," kata Ryamizard menjelaskan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan pada Oktober 2016 lalu itu disebut-sebut sebagai angka terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

Anggota Komisi Pertahanan, Hanafi Rais, pada Oktober 2016 membenarkan bahwa angka awal yang diajukan Kemhan dan TNI sempat ditolak. Anggaran akhirnya disepakati setelah rapat khusus antara antara Panglima TNI, Menhan, dan Menteri Keuangan.


YOHANES PASKALIS

Baca juga:

Dituntut Mundur Rizieq FPI, Kapolda Jawa Barat Anggap Lebay








Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

21 jam lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

1 hari lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

5 hari lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

8 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.


Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

Sri Mulyani menyampaikan negara hadir membantu perekonomian Indonesia puluh kembali dengan terus mendukung UMKM.


Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

9 hari lalu

Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

Sri Mulyani membeberkan ragam smber alternatif pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam membangun sejumlah universitas Islam negeri di Tanah Air.


Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

9 hari lalu

Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

Organisasi desa meminta agar Pemerintah memformulasikan 7-10 persen dari APBN untuk dana desa. Apa alasannya?


Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

9 hari lalu

Kementerian Pertahanan Bakal Kelola Informasi dari BIN, Prabowo: Perintah Presiden

Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Badan Intelijen Negara tak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.


Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

10 hari lalu

Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

Sri Mulyani menanggapi soal ground breaking pembangunan kampus UIN Malik Ibrahim yang menggunakan dana dari Saudi Fund for Development.