Kejaksaan Terima SPDP, Kenapa Rizieq Belum Tersangka?  

Reporter

Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab ditemani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan. Rencananya, Rizieq akan bertemu kembali dengan pimpinan DPR, 11 Januari 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab harus menghadapi proses hukum terkait dengan ucapannya yang dianggap menghina Pancasila. Hasil pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat atas kasus ini, status Rizieq yang semula sebagai saksi berpotensi berlanjut menjadi tersangka.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus Rizieq dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Kemarin (Rabu, 18 Januari 2017), sudah terima SPDP dari Polda Jabar," kata Kajati Jawa Barat, Setia Untung Ari Muladi, di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017. 

Baca: Polisi: Kasus Rizieq Diduga Hina Pancasila ke Penyidikan

Setelah menerima SPDP tersebut jaksa peneliti memiliki waktu 14 hari untuk mengecek secara formil dan materiilnya. Lazimnya seseorang yang penyelidikan kasunya ditingkatkan menjadi penyidikan akan menjadi tersangka bahkan ada yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. "Kami koordinasi dengan Polda Jabar," ujar Setia Untung. 

Rizieq sebagai terlapor sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat pada 12 Januari 2017. Ketika itu, Rizieq dicecar dengan 22 pertanyaan.  Kasus pencemaran nama dan penghinaan simbol negara dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri ke Bareskrim Mabes Polri. Pada November 2016, Mabes Polri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat.

Dasar pelaporan itu adalah sebuah video berisi ceramah Rizieq dihadapan anggota FPI. Dalam rekaman video yang diambil saat Rizieq berceramah di Gasibu Kota Bandung 2011, yang menyebutkan bahwa "Pancasila Sukarno sila Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala"

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi, Yusri Yunus, membenarkan bahwa status pemeriksaan Rizieq dinaikan ke tingkat penyidikan. Dalam waktu dekat, kata Yusri, Polda Jawa Barat akan kembali memanggil Rizieq untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

"Tapi belum ditentukan sebagai tersangka lho ya. Nanti kami panggil masih berstatus menjadi saksi," ujar Yusri kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 19 Januari 2017.
Status penyidikan sebuah perkara artinya, unsur pidana yang dikenakan kepada terlapor sudah terpenuhi. Tapi, penyidik masih harus terus membuktikan hal tersebut dengan cara memeriksa sejumlah saksi dan menguatkan dua alat bukti. "Kalau dua alat bukti sudah terpenuhi baru ditetapkan menjadi tersangka."

Yusri menambahkan, tahap penyidikan bisa saja Rizieq dinyatakan tidak bersalah. Hal tersebut bisa terjadi apabila pelapor mencabut gugatannya dan alat bukti tidak terpenuhi. "Bisa saja dinyatakan tidak bersalah. Bisa saja SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan," kata Yusri. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 11 saksi dalam kasus Rizieq

ANTARA | IQBAL T. LAZUARDI S

Baca juga:
Emirsyah Tersangka, KPK Ungkap Modus Suap Mesin Garuda
Sylviana Akan Diperiksa Soal Bansos, Ini Penjelasan Polri






Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

9 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

4 hari lalu

Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 945, dan Bhineka tunggal ika.


Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

4 hari lalu

Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan Pancasila merupakan kunci mewujudkan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

6 hari lalu

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

6 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

7 hari lalu

BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

Mencari solusi untuk menyikapi perda di daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

9 hari lalu

Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

Gangguan mental atau mental emotional disorder di kalangan remaja di Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi keluarga.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

12 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

13 hari lalu

Sekretaris Dewan Pengarah BPIP: Agama, Etika dan Moral Jadikan Nilai Pancasila

Masyarakat Bali menjadi contoh bagus terkait toleransi dan perdamaian antara agama.


BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

14 hari lalu

BPIP: Aplikasikan Nilai Pancasila dengan Bantu Korban Gempa Cianjur

Rasa kemanusiaan ada dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Itulah Pancasila.