Gubernur Jawa Barat Kabulkan Penangguhan Upah 43 Perusahaan  

Reporter

Ribuan buruh mengepung Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, saat unjuk rasa mengawal penentuan besaran upah oleh pemerintah provinsi, 21 November 2016. Buruh se-Jawa Barat tersebut meminta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk mengabaikan PP No 78 tentang pengupahan yang dianggap tidak pro pada buruh. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, dari 140 perusahaan di Jawa Barat yang meminta penangguhan penggunaan upah minimum kabupaten/kota 2017, hanya 43 perusahaan yang dikabulkan gubernur. “Hari ini atau paling lambat besok akan ditandatangani gubernur surat keputusannya,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 20 Januari 2017.

Ferry berujar, skema pemberlakuan penangguhan upah yang dilakukan tahun ini juga berbeda dengan prakteknya tahun lalu. “Kalau sekarang, selisih upahnya menjadi tanggung jawab perusahaan, harus dibayarkan penuh. Kalau dulu, penangguhan upah itu diskon,” tuturnya.

Menurut Ferry, skema baru itu mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertanggal 29 September 2016. “Selisihnya harus dibayarkan, dirapel, ada putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Baca: Buruh Jawa Timur Menolak UMP Rp 1,388 Juta per Bulan

Ferry mengatakan soal kesanggupan mencicil ini menjadi pertimbangan meloloskan pengajuan penangguhan upah satu perusahaan dengan opsinya dibolehkan mencicil rapel selisih pembayaran upahnya dibanding UMK. “Misalnya, perusahaan itu melihat cash-flow di awal tahun belum sanggup, jadi dia mencicilnya di pertengahan tahun atau batasnya di Desember 2017,” ujarnya.

Menurut Ferry, perusahaan yang mendapat penangguhan upah bervariasi, ada yang setengah tahun dan apa pula setahun penuh. Sebagian ada yang menyanggupi mulai mencicil rapel kekurangan sisa upah itu sejak pertengahan tahun. Namun ada juga yang menyanggupi membayarnya sekaligus pada Desember 2017. “Kami dorong supaya tuntas di akhir tahun 2017, supaya tidak ada tanggungan lagi tahun depan, karena tahun depan UMK akan naik lagi, nanti berat lagi,” tuturnya.

Baca: Presiden KSPI Dicecar 31 Pertanyaan Soal Makar dan Buruh

Persyaratan lain yang harus dipenuhi perusahaan adalah kesepakatan penangguhan upah antara perusahaan dan Serikat pekerjanya, laporan keuangan dua tahun terakhir, serta rencana perusahaan dua tahun ke depan. “Itu syarat administrasinya,” kata Ferry.

Perusahaan yang meminta penangguhan upah tersebar di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat. Ferry mengatakan mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan upah berasal dari sektor padat karya. “Bogor masih paling banyak, disusul Purwakarta. Adapun kelompoknya masih didominasi sektor tekstil, sandang, dan kulit,” ujarnya.

AHMAD FIKRI







Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

3 menit lalu

Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual ke pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

5 menit lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


TPPO Berkedok Agensi TKW Beroperasi di Bogor, Paspor untuk Berlibur ke Singapura

9 menit lalu

TPPO Berkedok Agensi TKW Beroperasi di Bogor, Paspor untuk Berlibur ke Singapura

Polres Bogor menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO berkedok penyalur TKW di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.


Mengenal Al Nassr, Klub Baru Cristiano Ronaldo Asal Arab Saudi

9 menit lalu

Mengenal Al Nassr, Klub Baru Cristiano Ronaldo Asal Arab Saudi

Cristiano Ronaldo resmi memperkuat klub asal Arab Saudi, Al Nassr, mulai 1 Januari 2023. Ia dikontak 2,5 musim dengan bayaran 200 juta Euro per musim.


Akrab Bareng Kaesang Pangarep Saat Gladi Bersih, Ini Profil Allen Gudono, Kakak Erina

10 menit lalu

Akrab Bareng Kaesang Pangarep Saat Gladi Bersih, Ini Profil Allen Gudono, Kakak Erina

Satu momen kocak terjadi saat Allen Gudono tiba-tiba duduk di meja akad, di bagian Pringgitan Pendopo Ambarrukmo sembari menghadap Kaesang Pangarep.


Setelah Heboh Minta Dana Hibah, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung dan Haji Oding Akhirnya Menyatu

11 menit lalu

Setelah Heboh Minta Dana Hibah, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung dan Haji Oding Akhirnya Menyatu

Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 sepakat untuk melebur. Keputusan ini diambil setelah heboh meminta dana hibah kepada pemerintah DKI.


Viral OpenAI dan ChatGPT, Apa Perannya terhadap Kecerdasan Buatan?

12 menit lalu

Viral OpenAI dan ChatGPT, Apa Perannya terhadap Kecerdasan Buatan?

OpenAI dan ChatGPT belangan ramai diperbincangkan warganet yang telah menggunakan teknologi itu mengunggah di Twitter


Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

13 menit lalu

Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

KUHP Belanda sudah berlangsung 104 tahun sampai saat ini.


RKUHP Disahkan, Pemerintah Dinilai Tidak Partisipatif dan Transparan

19 menit lalu

RKUHP Disahkan, Pemerintah Dinilai Tidak Partisipatif dan Transparan

RKUHP disahkan pemerintah dan DPR RI meskipun penolakan terhadap sejumlah pasal bermasalah terjadi.


Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik

20 menit lalu

Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik

Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik karena menolak laporan mereka.