KPK Sita Faktur Pembelian Mobil Mewah Wali Kota Madiun

Reporter

Aktivis Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) melakukan aksi cukur gundul di depan Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis, 24 November 2016. Aksi ini sebagai ungkapan kegembiraan mereka setelah KPK menahan Wali Kota Madiun Bambang Irianto karena dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan pasar besar. (Dok. WKR)

TEMPO.CO, Madiun - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita faktur pembelian mobil mewah Hummer milik Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto tersangka korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan pasar besar setempat. Barang itu diambil dari rumah Wakil Sekretaris Madiun Putra Footbal Club (MPFC) Harminto, Sabtu, 21 Januari 2017.

"Selain faktur ada selembar kertas berisi catatan kendaraan operasional perusahaan Pak Bambang yang disita. Sekitar 10 kendaraan dalam catatan itu telah dijual,’’ kata Harminto ditemui di kediamannya di Jalan Asahan Nomor 27 C, Kelurahan/Kecamatan Taman, Kota Madiun, Ahad, 22 Januari 2017.

Kedua lembar kertas itu diambil saat penyidik melakukan penggeledahan seluruh ruang kamar di rumah Harminto. Tim lembaga antirasuah yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian juga membongkar isi lemari-lemari di kediaman setempat sekitar dua jam sejak pukul 10.30 hingga 12.30.

Baca juga:
Sekretaris Klub Bola Madiun Kaget Rumahnya Digeledah KPK
Ini Alasan Jokowi Ikut Kejuaraan Panahan

"(Petugas)-nya ada 20-an termasuk dari Satuan Brimob (Brigade Mobil Detasemen C Pelopor). Ada dua warga yang dijadikan saksi,’’ ucap pria yang bekerja sebagai pencatat kendaraan pribadi maupun operasional perusahaan milik Bambang Irianto. Wali Kota Madiun dua periode ini memiliki sejumlah usaha di antaranya 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 2 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), dan perbaikan elpiji.

Harminto berujar, seluruh karyawan di perusahaan milik Bambang sempat dimintai keterangan oleh tim KPK di Markas Brimob Detasemen C Pelopor Madiun beberapa waktu lalu. Sejak saat itu hingga penyitaan faktur pembelian Hummer, ia menuturkan penyidik KPK hanya menanyakan dan memberitahu tentang dugaan dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.
"Kemarin saya juga menerima BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang isinya tentang penyitaan faktur pembelian mobil Hummer milik Pak Bambang,’’ ujar Harminto kepada Tempo.

Hummer bernomor polisi B-11- RRU merupakan salah satu mobil mewah milik Bambang yang disita KPK pada Desember 2016. Mobil lainnya adalah Range Rover warna hitam bernomor polisi B-111-RUE, Jeep Rubicon bernomor polisi B-11-RUE, dan Mini Cooper warna putih bernomor polisi B-1279 CGY. Selain itu, sejumlah dokumen administrasi di Pemerintah Kota telah diamankan KPK. Beberapa pejabat termasuk Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto juga telah dimintai keterangan tentang kasus yang membelit Bambang Irianto.

Baca juga:
Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana
Rizieq Besok Diperiksa Kembali, Didampingi Advokat GNPF MUI

Sayangnya, Sugeng tidak berkenan menjelaskan tentang materi yang disampaikan KPK kepada dirinya. "Tanya saja sama penyidik," ujar dia di sela pemeriksaan di Gedung Bhara Makota milik Kepolisian Resor Madiun Kota, Kamis, 19 Januari 2017

Dalam kasus ini, Bambang dijerat dengan Pasal 12-I atau Pasal 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

NOFIKA DIAN NUGROHO






Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

3 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

18 jam lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

18 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

19 jam lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

19 jam lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

23 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

1 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

1 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

2 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

2 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.