Soal Cuitan TKI 'Babu', Fadli Zon Bela Fahri Hamzah  

Reporter

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membela rekannya, Fahri Hamzah, terkait dengan pernyataan Fahri yang menyinggung tenaga kerja Indonesia. Menurut Fadli, cuitan Fahri justru untuk membela kaum pekerja yang berada di luar negeri.

"Saya kira yang disampaikan Saudara Fahri biasa saja. Mungkin maksudnya adalah membela kaum pekerja. Justru kita (DPR) harus memberikan tempat terhormat kepada mereka," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.

Pada 24 Januari 2017, cuitan politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, menyebutkan, “Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.” Namun, menurut Fahri, cuitannya bukan soal menghina atau merendahkan.

Baca: Disebut 'Babu', Buruh Migran Anggap Fahri Hamzah Gagal Paham

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh pun melaporkan Fahri ke Mahkamah Kehormatan DPR. "Menurut kami, ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

Fadli menuturkan, apabila kata-kata dalam cuitan Fahri menyinggung, hal itu bergantung pada selera pembaca. "Tergantung rasa bahasa kita. Tapi, menurut saya, tidak ada maksud menghina atau melecehkan," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, juga menilai cuitan Fahri tak bermaksud menghina tenaga kerja yang berada di luar negeri. "Concern-nya, menurut Pak Fahri, ada banyak tenaga kerja asing masuk, sedangkan tenaga kerja kita di luar negeri hanya sebagai TKI atau pejuang devisa," ujarnya.

ARKHELAUS W.

Baca: Fahri Cuit Babu, Kemenaker: Duit TKI Lebihi Amnesti Pajak







RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

14 menit lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

4 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

5 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

5 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

6 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

8 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

10 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

11 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

11 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

12 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.