Aksi 112, Penyebab JK Imbau Masyarakat Tak Usah Berdemo

Editor

Dwi Arjanto

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Bidakara, 31 Januari 2017, kepada media sempat menyinggung percakapan di WA yang diduga oleh Rizieq-Firza. ANGELINA ANJAR SAWITRI
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Bidakara, 31 Januari 2017, kepada media sempat menyinggung percakapan di WA yang diduga oleh Rizieq-Firza. ANGELINA ANJAR SAWITRI

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat untuk menahan diri melakukan aksi 112. Apalagi rencana aksi itu dilakukan menjelang Pilkada 15 Februari 2017.

"Saya kira tidak perlu jelang Pilkada. Kita menahan dirilah," kata Kalla, Rabu, 8 Februari 2017, di kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

Imbauan untuk tidak melakukan aksi juga dimaksudkan untuk tidak memperburuk keadaan. Apalagi dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok saat ini sudah dalam proses hukum. "Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana. Toh, semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," kata Kalla.

Baca:

Aksi 112, Aktivis NU: Waspadai Upaya Pelihara Sentimen

Imbauan agar tak ada aksi demo juga telah diungkapkan pihak lain, misalnya Pengurus Pusat Muhammadiyah. Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan refleksi menjelang hari pencoblosan.

"Berbagai macam aksi, lebih-lebih jelang pilkada ini, itu sebaiknya tidak dilakukan. Sudahlah, agar kita ada jeda untuk berefleksi," Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir setelah bertemu Kalla, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Simak:

Masa Tenang Pilkada DKI, Kapolda Metro Minta Aksi 112 Dibatalkan

Dia mengatakan berbagai aksi yang telah dilakukan sudah cukup, dan tidak perlu ada aksi lanjutan. Upaya ini juga dilakukan agar tidak membuka ruang baru di masyarakat untuk saling berselisih tentang berbagai hal.

Haedar juga mengimbau semua tokoh untuk menjaga perkataan menjelang pilkada. "Kami imbau pada semua tokoh, partai, dan lainnya, untuk merawat kata untuk tidak saling melontarkan perkataan yang membikin saling respons, lalu yang muncul saling bersengketa," kata Haedar.

Seperti diketahui Forum Umat Islam berencana melakukan aksi damai pada Sabtu, 11 Februari 2017. Aksi damai itu rencananya digelar dengan titik kumpul di Monas, lalu bergerak ke Sudirman-Harmoni.

AMIRULLAH SUHADA

Baca juga:
Terancam Dibubarkan, Novel FPI: Aksi 112 Tetap Jalan








Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

8 jam lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

Jusuf Kalla ikut mengusulkan nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Dia menyebut nama itu punya elektabilitas sehingga bisa tambah suara.


JK Minta Pengeras Suara Masjid Diatur, Pengajian Cukup 5-10 Menit Sebelum Azan

13 jam lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
JK Minta Pengeras Suara Masjid Diatur, Pengajian Cukup 5-10 Menit Sebelum Azan

Ketua DMI Jusuf Kalla meminta penggunaan pengeras suara masjid diatur demi menjaga kekhusyukan Ramadan


Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

3 hari lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan orasi di depan Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh bakal menggelar aksi demonstradi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023.


Menyambut Bulan Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Bersihkan Masjid

9 hari lalu

Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam peluncuran Gerakan Masjid Bersih 2023/Tempo-Mitra Tarigan
Menyambut Bulan Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Bersihkan Masjid

Jusuf Kalla ingatkan peran masjid tidak hanya tempat ibadah, namun juga untuk tempat pendidikan dan berkegiatan. Sehingga penting jaga kebersihan.


Jusuf Kalla Sebut Masjid Bukan Hanya Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pendidikan

10 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jusuf Kalla Sebut Masjid Bukan Hanya Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pendidikan

Jusuf Kalla menyampaikan, lembaga pendidikan seperti Al Azhar juga dimulai dari masjid, sehingga diharapkan agar perannya terus ditingkatkan


Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

15 hari lalu

PM Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Nasional untuk pertemuan dengan raja, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 16 Agustus 2021. Raja Malaysia Tengku Abdullah menunjuk Muhyiddin sebagai PM interim sampai penggantinya terpilih. REUTERS/Lim Huey Teng
Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

Muhyiddin Yassin sempat dituntut mundur oleh warganya karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan


PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

16 hari lalu

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengunjungi lokasi kecelakaan, di mana dua kereta bertabrakan, di dekat kota Larissa, Yunani, 1 Maret 2023. REUTERS/Alexandros Avramidis
PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

PM Yunani Kyriakos Mitsotakis meminta maaf atas kecelakaan kereta api yang menewaskan 57 orang, dan berjanji untuk memperbaiki sistem kereta api.


Dewan Masjid Indonesia Larang Masjid Beri Panggung untuk Tokoh Politik di Pemilu 2024

18 hari lalu

Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Dewan Masjid Indonesia Larang Masjid Beri Panggung untuk Tokoh Politik di Pemilu 2024

Dewan Masjid Indonesia melarang masjid memberi panggung untuk tokoh politik dalam Pemilu 2024.


Hasil Rapimnas III DMI Melarang Masjid Dijadikan Panggung Politik Pemilu 2024

19 hari lalu

Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di sekretariat DMI Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ
Hasil Rapimnas III DMI Melarang Masjid Dijadikan Panggung Politik Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DMI Syafruddin mengungkapkan, salah satu rekomendasi Rapimnas III DMI adalah tidak menjadikan masjid sebagai panggung politik.