Fadli Zon: Hak Angket Ahok Bukan Berujung ke Pemakzulan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. Ia menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan terkait kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli ke Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bergulirnya hak angket menyelidiki pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama murni untuk melihat dugaan pelanggaran hukum pemerintah. Ia mengatakan tidak akan sampai pada pemakzulan atau impeachment.

"Saya tidak berpikir sampai ke sana (impeachment). Bisa saja yang mengambil keputusan siapa di tingkat menteri. Kami berinisiatif mengajukan angket ini dululah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017.

Baca : Hak Angket Bergulir di DPR, Mendagri Temui MA Hari Ini

Dengan hak angket, kata dia, Dewan dapat mengekplorasi dugaan pelanggaran hukum tersebut. Menurut dia, pengajuan hak angket bukan yang pertama. "Pengawasan ini tugas konstitusional. Kalau tidak salah, tidak usah takut," ujar dia.

Fraksi Partai Gerindra menggulirkan usulan hak angket untuk menyelidiki Kementerian Dalam Negeri yang tidak memberhentikan Basuki. Fadli Zon mengatakan pihaknya ingin menguji pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan Basuki sebagai gubernur walau berstatus terdakwa.

Menurut Fadli, fenomena ini berdampak luas untuk masyarakat dan berpotensi memecah belah. "Ini bukan soal agama atau kebhinekaan, tetapi persoalan hukum yang tidak ditegakkan," kata dia.

Fadli menambahkan jika pemerintah nantinya terbukti melanggar dengan ada keputusan mayoritas anggota DPR, angket bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. "Ini cara untuk menegakan hukum," ujar dia.

ARKHELAUS W.

Simak pula : Anggota DPD Ini Kecewa Sikap Mendagri Soal Kembalinya Ahok






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

23 menit lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

20 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

21 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

1 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

1 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

1 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

1 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.