Status Ahok Diprotes, Mendagri Optimis Tak Ada Unsur Politis

Reporter

Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara peresmian pelaksana tugas gubernur di Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/KURNIA RIZKI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis tidak ada unsur politis di balik protes atas keputusannya tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengaku berpikir positif saja atas munculnya protes protes tersebut.

"Namanya juga orang tanya (protes), ya didengarkan saja. Niat saya baik, mengakomodir pemikiran orang yang berbeda dengan saya," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Februari 2017.

Baca juga:

Dua Mantan Ketua MK, Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara
Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Sebagaimana diketahui, Ahok telah resmi kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta per 11 Februari 2017 kemarin. Namun, kembalinya ia ke kursi Gubernur DKI Jakarta diprotes banyak orang karena dianggap ia seharusnya diberhentikan karena berstatus terdakwa. Beberapa bentuk protes itu adalah hak angket yang akan diajukan DPR hingga boikot oleh DPRD DKI Jakarta.

Ahok sendiri memang berstatus terdakwa untuk kasus penistaan agama. Ia didakwa dengan dua pasal alternatif yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun serta 5 tahun. Nah, hal itu menjadi dasar protes ke Ahok karena dalam UU Pemda, Pasal 83, mereka yang terancam atau menerima hukuman penjara di atas lima tahun bisa diberhentikan.

Baca pula:

Ahok Diaktifkan, Hamdan Zoelva: Alasan Mendagri Tjahjo Aneh|
Fadli Zon: Hak Angket Ahok Bukan Berujung ke Pemakzulan

Tjahjo, pekan lalu, menganggap pasal tersebut tidak bisa diterapkan ke Ahok. Sebab, kata ia, dakwaannya bersifat alternatif, ada ancaman hukuman 4 tahun dan 5 tahun. Dengan kata lain, belum ada ancaman hukuman yang pasti pada dakwaan tersebut alias harus menunggu tuntutan jaksa penuntut umum.

Tjahjo melanjutkan pernyataannya bahwa dirinya masih yakin dengan keputusan yang ia ambil. Sebab, saat mempertahankan kepala daerah yang lain, dirinya menggunakan pegangan pertimbangan yang sama dan tidak diprotes seperti apa yang terjadi saat ini.

"Dasar yang saya pakai jelas, selama dua tahun saya pakai itu kalau ada masalah," ujar Tjahjo menegaskan.

Ditanyai kenapa dirinya tetap meminta penjelasan Mahkamah Agung jika merasa tidak salah mengambil keputusan, dirinya mengatakan bahwa hal itu hanyalah bentuk niat baik. Sebab, kata ia, banyak yang mempertanyakan keputusannya.

"Kalau orang bertanya, kenapa saya tanyanya sekarang, orang tanya kapan kan bebas," ujarnya yang enggan berspekulasi soal bergulirnya protes-protes itu ke depan.

ISTMAN MP

Simak:
Ketua Umum Muhammadiyah: Presiden Netral dalam Pilkada Serentak
Pilkada 2017, KPK: Jangan Pilih Calon yang Terlibat Korupsi






Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

23 jam lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

1 hari lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

1 hari lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

1 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

4 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

6 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

10 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.