Menteri Luhut: Dibahas Proses BUMN Akuisisi Freeport

Reporter

Editor

Abdul Malik

Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan usulan agar badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang mengambil alih tambang Freeport berasal dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Meski begitu mekanismenya pengambilalihannya masih dibicarakan lebih lanjut.

"Itu usulan dari Menteri BUMN, nantilah kita lihat (ke depannya)," kata Luhut saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 27 Februari 2017.

Baca : Pemerintah Siapkan Inalum untuk Kelola Freeport

Luhut menjelaskan ke depannya bisa saja BUMN pertambangan disiapkan bersama dengan sektor swasta, untuk mengambil alih tambang Freeport, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. Dia melihat opsi-opsi seperti itu masih terbuka. "Ya bisa saja disiapkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), bisa saja Inalum, Antam, dengan private sector."

Ketika ditanyakan apakah mekanismenya akan membeli divestasi sahamnya, ataukah menunggu kontrak Freeport habis di 2021, Luhut menjawab pemerintah masih menimbang mana opsi yang terbaik. "Kami lihat nanti mana yang terbaik, pilihan-pilihannya sudah jelas, ada Undang-Undangnya, ada agreementnya," ucap dia.

Meski begitu, Luhut menuturkan pemerintah masih ingin berbicara baik-baik dengan Freeport, agar ada win-win solution atas masalah yang ada. Luhut menegaskan pembicaraan dengan Freeport tentu tak boleh mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.

Baca : Tak Ada Operasi, Ribuan Pekerja Kontrak Freeport Dirumahkan

Luhut mengungkapkan pemerintah akan mencari jalan terbaik, dibandingkan harus ke arbitrase internasional. Alasannya karena jika dibawa ke arbitrase merupakan zero sum game atau ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. "Mestinya tak ada yang mau (ke) arbitrase, itu zero sum game namanya."

Luhut sebelumnya mengatakan kalau BUMN pertambangan bisa mengambil alih tambang Freeport. Salah satu BUMN yang dipertimbangkan adalah Inalum. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang membentuk holding BUMN tambang, di mana Inalum direncanakan akan menjadi perusahaan induk membawahkan Antam, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk (TINS).

Hal itu dilakukan jika pemerintah memenangkan gugatan yang dilayangkan Freeport ke arbitrase Internasional. Menurut Luhut, Inalum akan sanggup untuk mengambil alih pengelolaan Freeport Indonesia karena tambang Freeport saat ini sudah bukan green field.  Saat ini pemerintah sedang dalam proses perundingan dengan Freeport mengenai peralihan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, sebelumnya menyatakan telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Sebab Freeport masih tetap mempertahankan untuk mengacu pada KK. Waktu 120 hari tersebut terhitung dari pertemuan terakhir kedua belah pihak pada Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Empat Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Tahun Ini

Jika tidak selesai, maka Freeport akan melanjutkan persoalan ini ke arbitrase internasional. Adkerson menuding pemerintah melanggar ketentuan KK Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Freeport pun menolak mengubah statusnya menjadi IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Untuk diketahui, pada 11 Januari 2017 lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa disingkat PP Minerba.

PP ini menegaskan perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter maka dilarang ekspor. Kemudian jika ingin tetap ekspor harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, maka Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.

Pada 25 Januari 2017 lalu, perusahaan tambang emas dan tembaga ini juga sempat menyatakan mempertimbangkan langkah hukum (legal action) untuk menggugat pemerintah Indonesia. Langkah itu menyusul perusahaan tidak mendapatkan izin ekspor. Sebab berdasarkan KK, Freeport memiliki hak untuk mengekspor konsentrat tembaga tanpa pembatasan atau kewajiban membayar bea ekspor.

DIKO OKTARA






Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

1 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Tips Lolos Rekrutmen BUMN, Ini Materi Tes Online Ujian BUMN

2 hari lalu

Tips Lolos Rekrutmen BUMN, Ini Materi Tes Online Ujian BUMN

Dalam rekrutmen BUMN, ada tes mengenai AKHLAK. Inilah pengertian AKHLAK BUMN


30 Perusahaan BUMN Buka Lowongan Kerja Hingga 7 Desember, Segera Siapkan...

3 hari lalu

30 Perusahaan BUMN Buka Lowongan Kerja Hingga 7 Desember, Segera Siapkan...

30 perusahaan BUMN membuka lowongan kerja bagi anak muda. Informasi ini via Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia bersama Kementerian BUMN.


58 BUMN Bantu Korban Gempa Cianjur, Erick Thohir: Fokus ke 40 Desa

9 hari lalu

58 BUMN Bantu Korban Gempa Cianjur, Erick Thohir: Fokus ke 40 Desa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengirimkan bantuan dari 58 BUMN yang tergabung dalam Satgas BUMN untuk korban bencana gempa Cianjur, Jawa Barat.


Jokowi Bertolak ke Mojokerto Pagi Ini Tinjau Pabrik dan Lahan Tebu PTPN

32 hari lalu

Jokowi Bertolak ke Mojokerto Pagi Ini Tinjau Pabrik dan Lahan Tebu PTPN

Selain mengunjungi area pabrik, Jokowi juga bakal mengecek langsung area lahan tebu Temu Giring PTPN X di Desa Batankrajan, Gedeg, Mojokerto.


Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

59 hari lalu

Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport itu.


Harga Kedelai Naik, Kemendag Minta BUMN Tugaskan Bulog Kucurkan Subsidi Selisih Harga Rp 1.000

7 Oktober 2022

Harga Kedelai Naik, Kemendag Minta BUMN Tugaskan Bulog Kucurkan Subsidi Selisih Harga Rp 1.000

Kemendag meminta Kementerian BUMN menginstruksikan kepada Bulog untuk melanjutkan program bantuan penggantian selisih harga kedelai.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

4 Oktober 2022

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

29 September 2022

Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

Arya menampik anggapan bahwa PMN digelontorkan untuk perusahaan pelat merah yang minus.


Erick Thohir Bertanya-tanya Soal Munculnya Isu Daya Listrik 450 VA Dihapus

21 September 2022

Erick Thohir Bertanya-tanya Soal Munculnya Isu Daya Listrik 450 VA Dihapus

Alih-alih menghapus daya listrik 450 VA, Erick Thohir mengatakan PLN justru didorong untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.