Menteri Luhut: Dibahas Proses BUMN Akuisisi Freeport

Reporter

Editor

Abdul Malik

Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan usulan agar badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang mengambil alih tambang Freeport berasal dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Meski begitu mekanismenya pengambilalihannya masih dibicarakan lebih lanjut.

"Itu usulan dari Menteri BUMN, nantilah kita lihat (ke depannya)," kata Luhut saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 27 Februari 2017.

Baca : Pemerintah Siapkan Inalum untuk Kelola Freeport

Luhut menjelaskan ke depannya bisa saja BUMN pertambangan disiapkan bersama dengan sektor swasta, untuk mengambil alih tambang Freeport, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. Dia melihat opsi-opsi seperti itu masih terbuka. "Ya bisa saja disiapkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), bisa saja Inalum, Antam, dengan private sector."

Ketika ditanyakan apakah mekanismenya akan membeli divestasi sahamnya, ataukah menunggu kontrak Freeport habis di 2021, Luhut menjawab pemerintah masih menimbang mana opsi yang terbaik. "Kami lihat nanti mana yang terbaik, pilihan-pilihannya sudah jelas, ada Undang-Undangnya, ada agreementnya," ucap dia.

Meski begitu, Luhut menuturkan pemerintah masih ingin berbicara baik-baik dengan Freeport, agar ada win-win solution atas masalah yang ada. Luhut menegaskan pembicaraan dengan Freeport tentu tak boleh mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.

Baca : Tak Ada Operasi, Ribuan Pekerja Kontrak Freeport Dirumahkan

Luhut mengungkapkan pemerintah akan mencari jalan terbaik, dibandingkan harus ke arbitrase internasional. Alasannya karena jika dibawa ke arbitrase merupakan zero sum game atau ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. "Mestinya tak ada yang mau (ke) arbitrase, itu zero sum game namanya."

Luhut sebelumnya mengatakan kalau BUMN pertambangan bisa mengambil alih tambang Freeport. Salah satu BUMN yang dipertimbangkan adalah Inalum. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang membentuk holding BUMN tambang, di mana Inalum direncanakan akan menjadi perusahaan induk membawahkan Antam, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT Timah (Persero) Tbk (TINS).

Hal itu dilakukan jika pemerintah memenangkan gugatan yang dilayangkan Freeport ke arbitrase Internasional. Menurut Luhut, Inalum akan sanggup untuk mengambil alih pengelolaan Freeport Indonesia karena tambang Freeport saat ini sudah bukan green field.  Saat ini pemerintah sedang dalam proses perundingan dengan Freeport mengenai peralihan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, sebelumnya menyatakan telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Sebab Freeport masih tetap mempertahankan untuk mengacu pada KK. Waktu 120 hari tersebut terhitung dari pertemuan terakhir kedua belah pihak pada Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Empat Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Tahun Ini

Jika tidak selesai, maka Freeport akan melanjutkan persoalan ini ke arbitrase internasional. Adkerson menuding pemerintah melanggar ketentuan KK Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Freeport pun menolak mengubah statusnya menjadi IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Untuk diketahui, pada 11 Januari 2017 lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat  atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa disingkat PP Minerba.

PP ini menegaskan perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter maka dilarang ekspor. Kemudian jika ingin tetap ekspor harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, maka Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.

Pada 25 Januari 2017 lalu, perusahaan tambang emas dan tembaga ini juga sempat menyatakan mempertimbangkan langkah hukum (legal action) untuk menggugat pemerintah Indonesia. Langkah itu menyusul perusahaan tidak mendapatkan izin ekspor. Sebab berdasarkan KK, Freeport memiliki hak untuk mengekspor konsentrat tembaga tanpa pembatasan atau kewajiban membayar bea ekspor.

DIKO OKTARA






Erick Thohir Sebut Merger Menjadikan Pelindo Jadi Operator Terminal Peti Kemas Terbesar No. 8 di Dunia

17 hari lalu

Erick Thohir Sebut Merger Menjadikan Pelindo Jadi Operator Terminal Peti Kemas Terbesar No. 8 di Dunia

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut merger Peiindo terbukti mampu meningkatkan posisi perusahaan menjadi operator peti kemas terbesar nomor 8 di dunia.


Kecurangan Rerutmen BUMN, 39 Orang Digugurkan dan Kena Blacklist

19 hari lalu

Kecurangan Rerutmen BUMN, 39 Orang Digugurkan dan Kena Blacklist

Indikasi kecurangan di rekrutmen tes Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat menghebohkan publik beberapa waktu yang lalu. Kementerian BUMN menyatakan 39 orang yang berhasil diidentifikasi akan digugurkan dan diblacklist.


Erick Thohir: Utang Produktif Itu Nggak Masalah, Asal Disiplin

36 hari lalu

Erick Thohir: Utang Produktif Itu Nggak Masalah, Asal Disiplin

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, seringkali orang-orang terjebak pada paradigma utang. Padahal, tidak masalah jika memiliki utang produktif, asal bisa disiplin.


Erick Thohir Bikin Omnibus Law versi BUMN, 45 Aturan Bakal Dipangkas Jadi 3

56 hari lalu

Erick Thohir Bikin Omnibus Law versi BUMN, 45 Aturan Bakal Dipangkas Jadi 3

Sejalan dengan perampingan peraturan, Erick Thohir akan menyederhanakan jumlah BUMN dalam kurun 2024-2034 dari 142 menjadi 30.


PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

56 hari lalu

PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

Lowongan kerja Freeport Indonesia dibuka kembali.. Lowongan kerja ini dibuka hingga 21 Desember 2022.


Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

58 hari lalu

Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya


65 Tahun Sepak Terjang Pertamina, Tahun-tahun Bersejarah Perusahaan Minyak dan Gas Negara Ini

59 hari lalu

65 Tahun Sepak Terjang Pertamina, Tahun-tahun Bersejarah Perusahaan Minyak dan Gas Negara Ini

PT Pertamina (Persero) telah berusia 65 tahun pada hari ini, Sabtu, 10 Desember 2022. Berikut tahun-tahun penting perusahaan minyak dan gas negara ini


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

7 Desember 2022

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

5 Desember 2022

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Tips Lolos Rekrutmen BUMN, Ini Materi Tes Online Ujian BUMN

4 Desember 2022

Tips Lolos Rekrutmen BUMN, Ini Materi Tes Online Ujian BUMN

Dalam rekrutmen BUMN, ada tes mengenai AKHLAK. Inilah pengertian AKHLAK BUMN