Sistem E-KTP Disebut Terancam Lumpuh, Ini Tanggapan Kemdagri  

Reporter

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah membantah sistem administrasi kependudukan terancam lumpuh. Menurut dia, sistem kependudukan e-KTP masih berjalan dengan baik.

"Sistem administrasi kependudukan KTP elektronik berjalan baik walaupun untuk perekaman baru tertunda proses penunggalan," kata Zudan dalam pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses lelang pengadaan jasa pemeliharaan proyek tersebut.

Zudan pun memastikan, selama Januari-Februari 2017, perekaman dan pencetakan e-KTP masih berlangsung. Dalam periode tersebut, Zudan mengklaim terdapat sekitar 101.798 keping e-KTP yang dicetak.

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan kelangsungan proyek KTP yang berbasis nomor induk kependudukan tersebut terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan melanjutkan layanan. Biomorf mengakui jumlah tagihan perusahaan kepada pemerintah mencapai Rp 540 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut korupsi proyek tersebut. Proyek pun terhenti sejak akhir 2016 lantaran kehabisan blanko kartu. Presiden Direktur Biomorf Kevin Johnson mengatakan telah membagi sebagian kode sumber e-KTP kepada kementerian. Perusahaan masih menguasai sebagian kode lain, termasuk kata kunci untuk masuk server.

Untuk e-KTP, Zudan memastikan data penduduk Indonesia tersimpan aman dalam server database kependudukan yang berada di kantor kementerian, Jalan Medan Merdeka Utara. Sedangkan pelayanan SIAK dilakukan di Kalibata, Jakarta Selatan. DRC Batam, Kepulauan Riau, untuk melapis seluruh data e-KTP penduduk Indonesia.

ARKHELAUS W. | TEMPO

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

1 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

4 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

10 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

18 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

25 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.