Sistem E-KTP Disebut Terancam Lumpuh, Ini Tanggapan Kemdagri  

Reporter

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah membantah sistem administrasi kependudukan terancam lumpuh. Menurut dia, sistem kependudukan e-KTP masih berjalan dengan baik.

"Sistem administrasi kependudukan KTP elektronik berjalan baik walaupun untuk perekaman baru tertunda proses penunggalan," kata Zudan dalam pesan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses lelang pengadaan jasa pemeliharaan proyek tersebut.

Zudan pun memastikan, selama Januari-Februari 2017, perekaman dan pencetakan e-KTP masih berlangsung. Dalam periode tersebut, Zudan mengklaim terdapat sekitar 101.798 keping e-KTP yang dicetak.

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan kelangsungan proyek KTP yang berbasis nomor induk kependudukan tersebut terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan melanjutkan layanan. Biomorf mengakui jumlah tagihan perusahaan kepada pemerintah mencapai Rp 540 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut korupsi proyek tersebut. Proyek pun terhenti sejak akhir 2016 lantaran kehabisan blanko kartu. Presiden Direktur Biomorf Kevin Johnson mengatakan telah membagi sebagian kode sumber e-KTP kepada kementerian. Perusahaan masih menguasai sebagian kode lain, termasuk kata kunci untuk masuk server.

Untuk e-KTP, Zudan memastikan data penduduk Indonesia tersimpan aman dalam server database kependudukan yang berada di kantor kementerian, Jalan Medan Merdeka Utara. Sedangkan pelayanan SIAK dilakukan di Kalibata, Jakarta Selatan. DRC Batam, Kepulauan Riau, untuk melapis seluruh data e-KTP penduduk Indonesia.

ARKHELAUS W. | TEMPO

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

10 hari lalu

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Kementerian Dalam Negeri RI berharapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini


Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

20 hari lalu

Hadiri Rakornas Kemendagri, Jokowi Santap Siang Bersama Peserta

Presiden juga menyantap jenis makanan yang sama dengan peserta, yakni nasi kotak.


Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

20 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Rakornas ini dalam upaya pengendalian inflasi.


Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

28 hari lalu

Kemendagri Gelar Webinar tetang Peran FKUB Dukung Pemilu 2024

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama penting untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang aman, damai dan harmoni.


Kemendagri Ajak Masyarakat Cerdas Memilih saat Pemilu 2024

35 hari lalu

Kemendagri Ajak Masyarakat Cerdas Memilih saat Pemilu 2024

Seluruh pihak diharapkan membantu mencerdaskan masyarakat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

40 hari lalu

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.


Kemendagri Sosialisasi Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

47 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Direkur Poldagri menjelaskan sejumlah indikator kesuksesan Pemilu 2024.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Anugerah Revolusi Mental

47 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Anugerah Revolusi Mental

Penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang mencetak sumber daya unggul, serta bergotong royong mewujudkan prilaku berintegritas.


Dirjen Polpum Kemendagri Ajak Wujudkan Pemilu 2024 yang Sehat

51 hari lalu

Dirjen Polpum Kemendagri Ajak Wujudkan Pemilu 2024 yang Sehat

Pemilu yang sehat berarti berjalan sesuai konstitusi dan perundangan.


Kemendagri Ajak Semua Pihak Hadirkan Pemilu Damai

52 hari lalu

Kemendagri Ajak Semua Pihak Hadirkan Pemilu Damai

Presiden memerintahkan agar pemilu tidak senyap.