Proyek E-KTP Disebut Terancam, Kemdagri Bantah Urung Lelang  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membantah pihaknya pernah membatalkan lelang pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ia juga membantah pemberitaan Koran Tempo, Rabu, 1 Maret 2017, bahwa pembatalan dilakukan sebanyak tiga kali.

"Yang terjadi adalah gagal lelang karena perusahaan peserta lelang tidak dapat memenuhi persyaratan," kata Zudan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017. Ia menyebutkan kini sedang berlangsung lelang blangko untuk pengadaan 7 juta keping e-KTP yang ditargetkan tersedia pada pekan ketiga Maret.

Baca: Sistem E-KTP Disebut Terancam Lumpuh, Ini Tanggapan Kemendagri

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan kelangsungan proyek KTP yang berbasis nomor induk kependudukan tersebut terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan menolak melanjutkan layanan. Proyek e-KTP pun tak kunjung rampung dan perekaman berhenti sejak akhir 2016 dengan alasan kehabisan blangko kartu.

Presiden Direktur PT Biomorf pun meminta pemerintah membayar sebelum pihaknya melanjutkan layanan. Ia menyebut jumlah tagihan kepada pemerintah mencapai Rp 540 miliar.

Zudan pun menilai tudingan tersebut tidak tepat. Sebab, pemerintah Indonesia telah membayar kontrak proyek e-KTP secara penuh kepada konsorsium PNRI. "Kementerian Dalam Negeri tidak pernah mempunyai kontrak pengadaan barang dan jasa secara langsung dengan PT Biomorf," katanya.

ARKHELAUS W.

Simak juga: Muhammadiyah: Mengaitkan Wahabi dan Terorisme Tidak Relevan

Video Terkait:
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP






Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

1 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

4 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

10 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

18 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

25 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.