TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Gerakan Antikorupsi (GAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. “Semua tahu peran dia (Setya Novanto) menyetujui penggelontoran dana dan di dakwaan pun disebut,” kata Koordinator GAK, Rudi Yohanes, di kantor KPK, Kamis, 9 Maret 2017.
Rudi menuturkan, bantahan Setya Novanto sebaiknya dilakukan di pengadilan. Menurut dia, Setya jangan mengelak ketika dalam dakwaan namanya disebut. Namun akan lebih baik apabila dugaan tersebut dibuktikan di pengadilan. Dia menilai, apabila mantan Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut memang tidak bersalah, tidak perlu takut. “Kalau dia (Setya Novanto) bisa membuktikan tidak salah, ya silakan,” katanya.
Baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly
Rudi menyebut korupsi proyek e-KTP adalah korupsi berjemaah. Dia menilai, kekhawatiran saat ini dirasakan oleh para anggota Komisi II DPR yang saat itu membahas proyek pengadaan e-KTP. Untuk itu, dia meminta KPK tidak gentar mengusut tuntas kasus ini. Sebab, kasus tersebut bukan ranah politik, melainkan penegakan hukum.
Rudi pun meminta nama-nama anggota DPR yang terseret dalam dakwaan mengklarifikasi di persidangan apabila memang mereka tidak bersalah. Sebab, kata dia, bantah-membantah di luar pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah.
Dalam surat dakwaan jaksa di sidang perdana hari ini menyebut Setya Novanto ikut menerima duit proyek e-KTP. Novanto diduga menerima Rp 547 miliar atau 11 persen dari total proyek senilai Rp 5,9 triliun. Novanto disebut ikut mengatur agar Komisi II menyetujui anggaran untuk proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.
Baca: Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan kasus tersebut akan diusut tuntas. Namun dia irit bicara ketika disinggung tentang duit yang diterima Novanto. Ia meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut di persidangan. Ia memastikan setiap perkembangan akan digelar perkaranya. “Kita tunggu pembuktian di pengadilan dan tunggu pengakuan dari terdakwa,” katanya.
Dalam sidang dakwaan kasus e-KTP, majelis hakim menghadirkan dua orang terdakwa. Mereka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.
Baca: Tersangkut Kasus Korupsi, Proyek E-KTP Juga Hadapi Kendala Teknis
Berulang kali Setya membantah terlibat dan berani bersumpah dirinya tidak pernah menerima uang dari proyek e-KTP. Setya juga membantah pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang membahas proyek e-KTP dengan bekas petinggi Partai Demokrat, seperti Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, serta pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, untuk mengatur proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.
"Demi Allah kepada seluruh Indonesia bahwa saya tidak pernah menerima apa pun dari e-KTP," kata pria yang juga merupakan Ketua DPR itu dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.
DANANG FIRMANTO
