Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Organisasi Gerakan Antikorupsi (GAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. “Semua tahu peran dia (Setya Novanto) menyetujui penggelontoran dana dan di dakwaan pun disebut,” kata Koordinator GAK, Rudi Yohanes, di kantor KPK, Kamis, 9 Maret 2017.

Rudi menuturkan, bantahan Setya Novanto sebaiknya dilakukan di pengadilan. Menurut dia, Setya jangan mengelak ketika dalam dakwaan namanya disebut. Namun akan lebih baik apabila dugaan tersebut dibuktikan di pengadilan. Dia menilai, apabila mantan Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut memang tidak bersalah, tidak perlu takut. “Kalau dia (Setya Novanto) bisa membuktikan tidak salah, ya silakan,” katanya.

Baca: Nama-nama Besar dalam Suap E-KTP, Ada Gamawan dan Yasonna Laoly

Rudi menyebut korupsi proyek e-KTP adalah korupsi berjemaah. Dia menilai, kekhawatiran saat ini dirasakan oleh para anggota Komisi II DPR yang saat itu membahas proyek pengadaan e-KTP. Untuk itu, dia meminta KPK tidak gentar mengusut tuntas kasus ini. Sebab, kasus tersebut bukan ranah politik, melainkan penegakan hukum.

Rudi pun meminta nama-nama anggota DPR yang terseret dalam dakwaan mengklarifikasi di persidangan apabila memang mereka tidak bersalah. Sebab, kata dia, bantah-membantah di luar pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah.

Dalam surat dakwaan jaksa di sidang perdana hari ini menyebut Setya Novanto ikut menerima duit proyek e-KTP. Novanto diduga menerima Rp 547 miliar atau 11 persen dari total proyek senilai Rp 5,9 triliun. Novanto disebut ikut mengatur agar Komisi II menyetujui anggaran untuk proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Baca: Ini Daftar Nama Terduga Penerima Duit Korupsi E-KTP

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan kasus tersebut akan diusut tuntas. Namun dia irit bicara ketika disinggung tentang duit yang diterima Novanto. Ia meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut di persidangan. Ia memastikan setiap perkembangan akan digelar perkaranya. “Kita tunggu pembuktian di pengadilan dan tunggu pengakuan dari terdakwa,” katanya.

Dalam sidang dakwaan kasus e-KTP, majelis hakim menghadirkan dua orang terdakwa. Mereka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Baca: Tersangkut Kasus Korupsi, Proyek E-KTP Juga Hadapi Kendala Teknis

Berulang kali Setya membantah terlibat dan berani bersumpah dirinya tidak pernah menerima uang dari proyek e-KTP. Setya juga membantah pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang membahas proyek e-KTP dengan bekas petinggi Partai Demokrat, seperti Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, serta pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, untuk mengatur proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

"Demi Allah kepada seluruh Indonesia bahwa saya tidak pernah menerima apa pun dari e-KTP," kata pria yang juga merupakan Ketua DPR itu dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.

DANANG FIRMANTO






Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

47 menit lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

3 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.