Kasus Korupsi E-KTP, KPK Akan Ungkap Keterlibatan Anggota DPR  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan pihaknya akan mengungkap satu per satu keterlibatan anggota Dewan dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis pagi, 9 Maret 2017, disebutkan 37 anggota Komisi Pemerintahan DPR RI diduga menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

"Satu per satu akan kami ungkap di persidangan karena KPK berkewajiban menguraikan informasi-informasi itu," kata Febri lewat sambungan telepon dalam Diskusi Ruang Tengah di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis.

Baca: KPK Minta Mahasiswa dan Masyarakat Ikut Kawal Kasus E-KTP

Febri menjelaskan, ada dua hal yang akan dilakukan KPK. Pertama, kata dia, jaksa penuntut umum akan membuktikan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh dua orang terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Kedua, secara bersamaan KPK akan memperhatikan dan mendalami persidangannya guna melihat konsistensi keterangan saksi saat diperiksa dan di persidangan. Selain itu, KPK akan mendalami pernyataan dua orang terdakwa ini, yang telah mengajukan diri sebagai justice collaborator. "Untuk kebutuhan pengembangan perkara," tuturnya.

Baca: Kasus Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Setya Novanto

Febri menjelaskan, KPK adalah lembaga hukum. Karena itu, KPK akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk terkait kecukupan bukti untuk memproses pihak-pihak lain. "Jika memang ada, tentu tidak menutup kemungkinan penyidikan akan dilakukan," ucapnya.

AHMAD FAIZ



KPK



KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

4 menit lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

1 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

3 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023