DPRD Banten Rombak Total Susunan Alat Kelengkapan Dewan  

Reporter

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. DOk/TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Serang - Susunan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dirombak total, mulai ketua komisi, badan peraturan daerah, hingga badan kehormatan. Hanya jabatan badan anggaran yang belum ditentukan lantaran masih dibahas di internal pimpinan Dewan.

Rapat paripurna DPRD Banten, Rabu, 15 Maret 2017, menetapkan, Komisi I saat ini diketuai H.M. Kuswandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Wakil Ketua Yoyon Sujana (Partai Demokrat) dan Sekretaris H Ahmad Kurtubi Su'ud (Partai Persatuan Pembangunan). Di Komisi II, ada Ketua A.H. Yansen Tambunan (Partai Demokrat), Wakil Ketua Sanuji Pentamarta (Partai Keadilan Sejahtera), dan Sekretaris Andra Soni (Partai Gerindra). Komisi III diketuai H Iskandar (PPP) dengan Wakil Ketua Muhammad Faizal (Partai Golongan Karya), dan Sekretaris Hj Anita Indahwati (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Ketua Komisi IV dijabat Eri Suhaeri (PDIP) dengan Wakil Ketua Thoni Fathoni Mukson (PKB) dan Sekretaris H Nazib Hamas (PKS). Di Komisi V, ada Ketua Fitron Nur Ikhsan (Partai Golkar), Wakil Ketua Gunaral Supriadi (Partai Hati Nurani Rakyat, dan Sekretaris Dedi Jubaedi (Partai NasDem).

Selanjutnya, Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) dijabat Abdul Roji (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan Wakil Ketua Upiyadi Mouslekh (Hanura). Sedangkan Badan Kehormatan (BK) diketuai Hasan Maksudi (Golkar) dengan Wakli Ketua Ade Awaludin (Gerindra).

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, untuk jabatan Ketua Badan Anggaran belum ditetapkan karena harus dibahas lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan pimpinan Dewan. "Ya, secepatnyalah. Kalau itu, bagaimana kesepakatan pimpinan. Kan, saya pemimpinnya. Nanti gimana saya, itu rahasia," ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017.

Menurut dia, Ketua Badan Anggaran nantinya harus mampu meracik secara baik dari sisi kepentingan anggaran dan politik anggaran. "Korelasinya tentu saja dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan musrenbang," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB Thoni Fathoni Mukson yakin sejak awal fraksinya bisa mendapat posisi ketua AKD selain komisi sesuai dengan target yang ditentukan. Menurut Thoni, susunan AKD saat ini sudah sesuai dengan harapan. "Sejak awal, kami optimistis dapat satu posisi ketua AKD di luar komisi. Alhamdulillah, kami dapat posisi Ketua Baperda, sesuai dengan target itu," kata Thoni.

WASI’UL ULUM







Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

1 hari lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Tarif PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memastikan merespons keluhan warganya tentang kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Awan Topi di Kota Serang, Bukan Pertanda Puting Beliung

3 hari lalu

Awan Topi di Kota Serang, Bukan Pertanda Puting Beliung

Jika pernah melihat foto-foto awan topi di puncak gunung, ternyata ini adalah awan yang sama.


Pemkot Tangsel Klaim Kasus Stunting Terendah di Provinsi Banten

10 hari lalu

Pemkot Tangsel Klaim Kasus Stunting Terendah di Provinsi Banten

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan dalam melawan stunting.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

11 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

12 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

28 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

29 hari lalu

Siapkan Lahan Jogja Planning Gallery di Malioboro, Sultan HB X: Pembongkaran Kios Ilegal Pakai Buldoser

Gubernur DIY memerintahkan pembongkaran kios ilegal di atas lahan peruntukan Jogja Planning Gallery dipercepat dengan menggunakan alat berat.


KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

32 hari lalu

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar di Kasus Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

KPK menyita uang senilai Rp8 miliar dalam kasus pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemkab Morowali Utara


KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

33 hari lalu

KPK Periksa Bupati Marowali Utara soal Proyek Pembangunan Kantor DPRD

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyebut dirinya bersama wakil ditanyai penyidik KPK mengenai aliran dana.