Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

Reporter

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada Senin siang, 20 Maret 2017.

"Per hari ini, (Baleg) bisa ditugaskan," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Baca: Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini berujar, semua fraksi bersepakat merevisi UU MD3 secara terbatas, meski ada potensi perubahan saat dibahas di Baleg. "Kami sepakati masalah revisi ini terbatas," tuturnya.

Namun Fadli tidak bisa memastikan revisi ini akan benar-benar terbatas dan tidak ada perubahan dalam substansi pembahasannya. "Saya kira, kalau dikatakan tidak melebar, ini sudah mendahului. Tapi kan ada kesepakatan (revisi) terbatas," katanya.

Revisi UU MD3 terbatas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pemimpin MPR, DPR, dan Mahkamah Kehormatan Dewan serta penguatan Baleg. "Terbatasnya itu apakah tetap seperti itu, bertambah, atau berkurang, kita lihat di Baleg," ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 juga untuk mengakomodasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemenang Pemilu 2014 yang tidak mendapatkan jatah kursi pemimpin MPR dan DPR. Namun belakangan, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa juga mengincar kursi pemimpin dua lembaga ini. Gerindra menginginkan kursi Wakil Ketua MPR, sementara PKB mengincar kursi Wakil Ketua DPR.

Menanggapi hal itu, Fadli meminta publik mengikuti dinamika yang akan terjadi di Baleg nanti. "Ya, kita lihatlah," tuturnya.

AHMAD FAIZ







Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 jam lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

3 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

15 jam lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak, Fadli Zon: Harus Ada Keadilan, Apalagi yang Dihadapi Arogan

"Harus ada keadilan menyangkut nyawa manusia. Apalagi yang dihadapi manusia arogan," kata Fadli Zon soal kasus mahasiswa UI tewas tertabrak


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

2 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.