Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

Reporter

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada Senin siang, 20 Maret 2017.

"Per hari ini, (Baleg) bisa ditugaskan," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Baca: Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini berujar, semua fraksi bersepakat merevisi UU MD3 secara terbatas, meski ada potensi perubahan saat dibahas di Baleg. "Kami sepakati masalah revisi ini terbatas," tuturnya.

Namun Fadli tidak bisa memastikan revisi ini akan benar-benar terbatas dan tidak ada perubahan dalam substansi pembahasannya. "Saya kira, kalau dikatakan tidak melebar, ini sudah mendahului. Tapi kan ada kesepakatan (revisi) terbatas," katanya.

Revisi UU MD3 terbatas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pemimpin MPR, DPR, dan Mahkamah Kehormatan Dewan serta penguatan Baleg. "Terbatasnya itu apakah tetap seperti itu, bertambah, atau berkurang, kita lihat di Baleg," ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 juga untuk mengakomodasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemenang Pemilu 2014 yang tidak mendapatkan jatah kursi pemimpin MPR dan DPR. Namun belakangan, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa juga mengincar kursi pemimpin dua lembaga ini. Gerindra menginginkan kursi Wakil Ketua MPR, sementara PKB mengincar kursi Wakil Ketua DPR.

Menanggapi hal itu, Fadli meminta publik mengikuti dinamika yang akan terjadi di Baleg nanti. "Ya, kita lihatlah," tuturnya.

AHMAD FAIZ







Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

37 menit lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

54 menit lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

4 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

6 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

6 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

6 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

8 jam lalu

Hari Ini RKUHP Disahkan, Ini Pasal yang Masih Jadi Sorotan

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

10 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

12 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

12 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.