Disebut Pinjam Mobil Negara, Ini Penjelasan SBY  

Reporter

Mobil dinas Presiden RI-1 (mobil kepresidenan). TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah lama berniat mengembalikan mobil negara yang digunakannya. Namun, menurut dia, mobil yang SBY gunakan sejak menjabat sebagai presiden ini dalam kondisi rusak dan baru selesai diperbaiki pekan lalu.

Proses pengembaliannya, kata Hinca, telah diurus Grup D Pasukan Pengamanan Presiden dua hari lalu. "Etika bernegara yang baik oleh SBY ditunjukkan," kata Hinca lewat akun Twitter-nya, @Hincapandjaitan, Rabu, 22 Maret 2017.

Baca: Cerita Presiden Jokowi yang Enggan Ganti Mobil Meski 4 Kali Mogok

Demokrat menolak bila SBY disebut meminjam atau menguasai mobil negara ini secara ilegal. Hinca menjelaskan, mobil tersebut diserahkan oleh negara untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 tentang hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden. Dalam Pasal 8 disebutkan, mantan presiden dan wapres mendapatkan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Namun, pada saat SBY selesai menjadi presiden, ia belum mendapatkan jatah kendaraan lantaran negara sedang berhemat.

Hinca melanjutkan, pada 20 Oktober 2014, mobil yang telah digunakan SBY selama 7 tahun tersebut diantar dan diserahkan ke rumah SBY. "Itu clear dan tidak ada cacat hukum," ucapnya. Saat diserahkan, mobil itu berstatus milik negara dan operasionalnya di bawah kendali pasukan pengamanan presiden.

Berita Lainnya: Teten: Aksi Itu Hak, Cuma Jangan Nyemen Kaki, Itu Membahayakan

Ia berujar, SBY jarang menggunakan mobil yang disediakan oleh negara itu. Terakhir kali SBY menggunakannya pada September 2016. "Setelah 20 menit digunakan, seketika itu juga langsung rusak," cuitnya. Demokrat menyayangkan pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala yang menyebut SBY meminjam mobil negara. "Itu keliru dan membuat pilu."

Hubungan antara Istana dan Cikeas kembali panas. Hinca menilai ada tendensi untuk menyudutkan SBY dalam pemberitaan tentang mobil ini. Ia pun menyarankan Istana memperbaikinya. "Divide et impera/politik adu domba tercium oleh kami dalam pemberitaan ini. Mungkin ada yang berkepentingan dalam hubungan SBY dan Presiden Jokowi," tuturnya.

Berita Lainnya: 10 Kode dan Sandi dalam Kasus-kasus Korupsi

Masalah mobil negara ini mengemuka sejak pemberitaan mobil Presiden Jokowi yang kerap mogok. Terakhir, Mercedes-Benz S 600 kepresidenan mogok saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat pada Sabtu pekan lalu, 18 Maret 2017. Setidaknya empat kali mobil Presiden mogok. Darmansjah mengatakan jumlah mobil kepresidenan ada delapan. Namun satu mobil masih dipinjamkan ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mobil standby untuk RI1 dan RI2 ada tujuh, tapi kategori mobil kepresidenan ada delapan," kata Darmansjah, Selasa, 21 Maret 2017, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia mengatakan satu mobil dipinjamkan ke SBY karena saat serah terima jabatan ke Jokowi pada 20 Oktober 2014, SBY masih butuh mobil. "Jadi dipinjamkan oleh negara," ucap Darmansjah. Namun, beberapa pekan lalu, SBY sudah berkomitmen mengembalikan mobil tersebut. "Surat-menyurat sedang diproses."

AHMAD FAIZ | AMIRULLAH SUHADA






Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

19 detik lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur DInilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

28 menit lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur DInilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

44 menit lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

1 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

1 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

2 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

2 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

4 jam lalu

Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

Jokowi menerima usulan penggelontoran Dana SDM Desa. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan PP tentang itu. Apa itu Dana SDM Desa?


Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

5 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

Berita terpopuler ekonomi bisnis Selasa kemarin dimulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia tetap melarang ekspor nikel.


OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

12 jam lalu

OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

Jubir OPM Sebby Sambom memperingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak bermain-main dengan kelompoknya yang menyandera pilot pesawat Susi Air