TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun fokus pembangunan untuk tahun depan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2018, pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 5,4-6,1 persen atau 5,6 persen.
Kabinet Jokowi pun menetapkan enam sektor yang akan menjadi fokus untuk mencapai target tersebut. "Enam sektor itu adalah industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan," kata Bambang dalam pembukaan Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.
Dari enam fokus tersebut, menurut Bambang, dikerucutkan menjadi tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. "Ketiganya adalah industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan."
Simak:
Isu Perombakan Kabinet, Ini Menteri yang Rawan Digeser Jokowi
Anies Menjawab Soal Kemustahilan DP Rumah Nol Rupiah
Pertumbuhan Dana Pensiun Indonesia Lambat
Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah pusat di bawah Jokowi bersama pemerintah daerah adalah berinvestasi secara selektif. Fokusnya, Bambang mengatakan, adalah pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur, transportasi, dan logistik.
Baca Juga:
Adapun fokus wilayahnya adalah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) besar untuk dikembangkan, seperti kawasan lndustri, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan pariwisata. "Namun keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada pemerintah," ucap Bambang.
Untuk itu, pemerintah meluncurkan inovasi pembiayaan, yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), yang melengkapi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur," ujar Bambang.
Tim ekonomi Jokowi pun memberikan fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu menghapus hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, membenahi iklim investasi di daerah, memanfaatkan dan menyalurkan dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta melakukan reformasi struktural.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
