Kemenhub Minta Taksi Online dan Reguler Berkolaborasi

Reporter

Terguncang-guncang Taksi Online

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait implementasi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagai wujud nyata pembinaan angkutan penumpang umum.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, forum ini merupakan salah satu bentuk komitmen mereka dalam mewujudkan pelayanan dan menjamin ketersediaan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek yang aman, nyaman, efektif, efisien, terjangkau dan selamat. FGD ini bertujuan pula untuk menyelaraskan kepentingan stakeholder dalam menyediakan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek, serta membangun kesadaran operator angkutan umum agar dapat meningkatkan pelayanan angkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca:  Tempo.Co Gelar Diskusi Pengaturan Taksi Online

"Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman pelaksanaan masa transisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap akses digital dashboard, stiker RFID dan KIR kendaraan sampai dengan 1 Juni 2017, serta pajak, tarif, stnk dan kuota sampai dengan masa transisi pada Juli 2017,” ujar Pudji Hartanto dalam sambutannya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.

Adapun peserta yang diundang dalam FGD ini yaitu Ketua Ombudsman, Ketua KPPU, Kepala Balitbang, kepala BPTJ, Sekjen Kemen Koperasi dan UKM, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Dirjen Pajak Kemenkeu, Ketua Umum DPP Organda, Ketua MTI, Ketua YLKI, Pimpinan Perusahaan Taksi Express dan Taxiku, Ketua Koperasi PPRI dan para akademisi.

Menurut Pudji, saat ini IT berperan penting. Ia menghimbau adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pengusaha taksi reguler dan online.

Baca: Aturan Taksi Online Belum Terbit, Pemprov Diancam Mogok Massal

Yang menjadi perhatian Ditjen Perhubungan darat adalah poin-poin yang akan diterapkan per 1 Juni 2017, seperti KIR, stiker, dan akses digital dashboard serta poin mengenai kuota, tarif, dan STNK yang kemudian akan diterapkan per 1 Juli 2017. “Diharapkan ketika nanti masa transisi telah selesai, poin poin tersebut sudah harus dijalankan dan tidak akan ada lagi perubahan," kata dia.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan KIR, direncanakan tanggal 12 Mei 2017 nanti KIR swasta akan disahkan oleh Menteri Perhubungan. KIR swasta ini khusus ditujukan untuk angkutan berbasis online. Terkait kuota dan tarif, beberapa daerah sudah menyampaikan usulannya, dan saat ini sedang dikaji agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain terutama mengenai pengenaan tarif.

DESTRIANITA






Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

7 hari lalu

Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

Kementerian Perhubungan mengatakan pelaksaaan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada 2023 akan dilakukan secara bertahap.


Jumlah Rute Penerbangan Perintis di Bandara Juwata Kaltara Ditambah

21 hari lalu

Jumlah Rute Penerbangan Perintis di Bandara Juwata Kaltara Ditambah

Penerbangan perintis di Bandara Juwata telah dilayani sejak 2015 dengan pelayanan terhadap sembilan rute penerbangan.


Jumlah Penumpang Angkutan Umum Libur Nataru ini Hampir Dekati Masa Sebelum Pandemi Covid-19

28 hari lalu

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Libur Nataru ini Hampir Dekati Masa Sebelum Pandemi Covid-19

Kementerian Perhubungan mencatat ada 10,31 juta penumpang angkutan umum yang bepergian.


Penumpang Angkutan Umum saat Libur Nataru Tembus 10 Juta Orang hingga 2 Januari 2023

29 hari lalu

Penumpang Angkutan Umum saat Libur Nataru Tembus 10 Juta Orang hingga 2 Januari 2023

Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 10.314.474 penumpang angkutan umum yang bepergian pada libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru.


KAI Sebut Tarif KRL Tak Mengalami Kenaikan Sejak 5 Tahun Terakhir

33 hari lalu

KAI Sebut Tarif KRL Tak Mengalami Kenaikan Sejak 5 Tahun Terakhir

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tarif tiket KRL dibedakan antara si kaya dan si miskin


Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Berikut Sederet Faktanya

33 hari lalu

Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Berikut Sederet Faktanya

Kemehub menyatakan kebijakan zero truk ODOL sebenarnya sudah ada sejak 2017. Namun, implementasinya mundur berkali-kali.


Kata Kemenhub Soal Insentif Kendaraan Listrik: Kami Hanya Mengusulkan

34 hari lalu

Kata Kemenhub Soal Insentif Kendaraan Listrik: Kami Hanya Mengusulkan

Pemerintah berencana memberikan insentif kendaraan listrik yang akan dimulai pada 2023. Insentif juga berlaku untuk pembelian kendaraan hybrid.


Ridwan Kamil Benarkan Buka Tawaran Saham Bandara Kertajati

35 hari lalu

Ridwan Kamil Benarkan Buka Tawaran Saham Bandara Kertajati

Ridwan Kamil mengatakan Kementerian Perhubungan yang mengatur kriteria kelayakan untuk investor yang boleh masuk dalam mengelola BIJB.


Evaluasi LRT Jabodebek oleh Konsultan Inggris, Kemenhub: Sudah Kita Perbaiki

35 hari lalu

Evaluasi LRT Jabodebek oleh Konsultan Inggris, Kemenhub: Sudah Kita Perbaiki

Dirjen Perkeretaapian, M. Risal Wasal mengatakan perbaikan dilakukan untuk membuat sistem teknologi LRT Jabodebek sesuai dengan yang seharusnya.


Jembatan Bergerak di Pelabuhan Nusa Penida Ambruk, 25 Orang Tercebur ke Laut

47 hari lalu

Jembatan Bergerak di Pelabuhan Nusa Penida Ambruk, 25 Orang Tercebur ke Laut

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa jembatan bergerak ambruk di Nusa Penida.