BPK dan Pemerintah Terapkan E-Audit untuk LKPP 2017

Presiden Joko Widodo menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Bogor, Bogor, 23 Mei 2017. BPK memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2016 yang merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah bersepakat menerapkan sistem e-Audit atau akses online data pengelolaan keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini mulai dilakukan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017.

"Ini perlu dukungan pemerintah agar auditor BPK dapat mengakses langsung data keuangan negara," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di kantornya, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.

Moermahadi mengatakan kerja sama tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk penandatanganan kesepahaman (memorandum of understanding/MOU). "Saya berharap data pertanggungjawaban dapat diakses BPK sehingga pemeriksaan dapat lebih efektif dan efisien," ucapnya.

Selain itu, BPK telah membangun sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang mewajibkan kementerian dan lembaga harus memberikan jawaban atau keterangan tindak lanjut rekomendasi paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima. "Kami harap sistem ini dapat dimanfaatkan," katanya.

Sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit LKPP 2016. Adapun hasil ini adalah pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu.

Di dalam LKPP 2016, jumlah kementerian dan lembaga dengan status WTP naik menjadi 84 persen atau 74 kementerian dan lembaga dari tahun sebelumnya 65 persen. BPK juga memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada delapan kementerian dan lembaga. BPK juga memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada delapan kementerian dan lembaga atau 7 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan rasa syukur dan gembira atas pencapaian hasil pemeriksaan LKPP kali ini. Darmin juga menyambut baik sistem e-Audit dan pemantauan sistem informasi tindak lanjut yang diberlakukan BPK. "Kami mendukung penyempurnaan MOU akses data ini sehingga pemeriksa BPK dapat memantau data secara periodik," ucapnya.

GHOIDA RAHMAH






KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

7 jam lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

3 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

5 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

11 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

12 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

13 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

13 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

14 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

14 hari lalu

Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan proses seleksi calon anggota BPK RI telah melibatkan publik, bahkan sejak awal pendaftaran.