Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Akibat keterangan saksi dinilai meragukan, Ketua Majelis Hakim Muhammad Saleh menunda sidang lanjutan perkara korupsi senilai lebih dari Rp 100 miliar, dengan terdakwa Probosutedjo di PN Jakarta Pusat, Senin (13/1). Saksi Hendra Siswanto, pegawai PT Menara Hutan Buwan milik Probosutedjo semula dihadirkan Jaksa Ketut Murdika untuk memberi keterangan seputar penjualan PT Hutan Buawana ke Shining Spring Recources Ltd. Penjualan itu sendiri terjadi setelah PT Hutan Buwana mengembalikan penyertaan modal PT Inhutani II senilai Rp 43 miliar, sehingga perusahaan patungan itu berubah status menjadi swasta murni dan berganti nama menjadi PT Wonogung Jinawi. Dalam persidangan sebelumnya, saksi Notaris Neneng Salmiah menjelaskan bahwa perubahan status Hutan Buwana menyebabkan perusahaan itu harus segera mengembalikan dana reboisasi dari Departemen Kehutanan senilai lebih dari Rp 100 miliar. Akte pengucuran dana reboisasi hanya untuk perusahaan patungan dengan PT Inhutani, kata Jaksa Pendamping Endang Sukesih, mengutip keterangan saksi Salmiah. Tapi, sampai kini, pinjaman dana reboisasi itu tak kunjung dikembalikan, karena terdakwa Probosutedjo beralasan belum ada penjadualan kembali pembayaran dari pemerintah dan kepemilikan saham PT Jinawi telah beralih kepada Spring Resources Ltd. Dalam sidang kali ini, saksi Siswanto membenarkan telah menjadi kuasa hukum PT Jinawi dalam proses jual beli itu. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Siswanto ternyata juga menjadi kuasa hukum pihak pembeli, yakni Spring Resources Ltd. Kok bisa begini? Apa yang terjadi sebenarnya? tanya Hakim Saleh. Siswanto kemudian menegaskan, dirinya tidak pernah mejadi kuasa hukum Spring Resources Ltd dan hanya bertindak mewakili PT Jinawi. Akhirnya hakim memutuskan memanggil Notaris Benny Kristanto untuk mengkonfrontir keterangan Siswanto pada sidang berikutnya, Kamis (16/1) depan. Kristanti sendiri adalah notaris dalam proses jual beli PT Jinawi. Usai sidang, Jaksa Murdika menyambut baik keputusan hakim. Dari notaris itu, kita juga akan tahu bagaiamana implikasi hukum penjualan PT Jinawi, kata dia. Pada awal proses sidang, dalam tanggapannya atas dakwaan, kuasa hukum Probo Sonny Lumantouw menyatakan, perkara ini bukanlah perkara pidana korupsi melainkan hanya utang piutang perdata biasa. Pengembalian dana reboisasi pun, kata Lumantouw, bukanlah tanggung jawab kliennya karena Probo tidak lagi memegang saham mayoritas di PT Jinawi. Sementara, menurut Jaksa Murdika, perjanjian penjualan PT Jinawi pada Spring Resources Ltd adalah kunci untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Kita akan lihat apakah penjualan itu sekaligus pengoper tanggung jawab pembayaran dana reboisasi atau tidak, kata dia. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)
Iklan
