Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan siap menempuh jalur voting. Pernyataan ini dalam kaitan rapat paripurna DPR soal Rancangan Undang-Undang Pemilu yang belum berhasil memutuskan sejumlah perbedaan pandangan. Saat ini sekitar 21 pasal yang terbagi dalam kelompok sistem dan non-sistem dalam rancangan undang-undang masih perlu diputuskan. Berdasarkan rapat di fraksi dan partai, maka kita tidak alergi kalau pengambilan keputusan itu akhirnya dilakukan lewat cara voting, kata Ali Masykur Musa, anggota panitia khusus RUU Pemilu, dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta Kamis (13/2). Ali mengatakan bahwa sejumlah klausul yang terkait dengan sistem pemilu proporsional adalah mengenai varian-varian yang terdapat dalam sistem ini. Varian itu misalnya berkaitan dengan basis daerah pemilihan, apakah ditingkat provinsi atau bagian provinsi. Klausul lainnya adalah apakah sisa suara yang tidak habis dibagi di daerah pemilihan tetap diselesaikan ditingkat yang sama atau dibawa ke tingkat pusat. Sementara mengenai klausul non sistem adalah seperti siapa yang menjadi penanggung jawab pemilu, presiden atau Komisi Pemilihan Umum. Klausul lainnya adalah ketentuan batas minimal jumlah pencalonan kandidat parlemen pusat maupun daerah, apakah ditentukan 30 persen atau ditentukan masing-masing partai. Dalam kesempatan ini, Ali yang didampingi oleh rekan se fraksinya Effendy Choirie, mengatakan bahwa fraksinya menyetujui lembaga pendidikan sebagai wahana sarana kampanye partai politik peserta pemilu 2004. FKB berpendapat lembaga pendidikan harus dan dapat dipergunakan sebagai wahana sarana kampanye, kata dia sambil menambahkan bahwa hal ini berlaku dengan seijin dari pihak lembaga pendidikan terkait. Ia berargumen bahwa mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, sejak awal harus dikenalkan dengan masalah politik lewat civic education. Soal ketidak-siapan partai tertentu untuk berdialog dengan mahasiswa maka itu urusan masing-masing partai politik, kata dia. Dengan cara ini, lanjut dia, partai politik harus siap untuk mendapat koreksi dari civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Manfaat lainnya, lanjut dia, cara ini akan meningkatkan partisipasi politik yang tinggi dikalangan mahasiswa ditengah-tengah wacana golongan putih (golput) yang saat ini berkembang. (Budi RizaTempo News Room)
Iklan
