Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia secara resmi telah menolak permohonan ekstradisi Australia atas Abu Quassey, warga negara Mesir yang menjadi tersangka penyelundupan imigran gelap asal Irak ke Negeri Kanguru. Penolakan itu disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri saat bertemu Perdana Menteri Australia John Howard di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (15/2) siang. Masalah penyelundupan imigran gelap, Abu Quassey (warga negara Mesir), karena alasan teknis pemerintah tidak bisa mengekstradisinya ke Australia, kata Megawati dalam jumpa pers usai pertemuan. Kendati demikian, Presiden tetap menyampaikan terima kasihnya atas kerja sama Australia dalam menyelesaikan kasus Hendra Rahardja, terpidana penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Hendra meninggal di Australia dua pekan lalu, tapi pemerintah akan terus berupaya mengembalikan aset-aset negara yang masih berada di tangan keluarganya. Presiden menambahkan, dalam pertemuan itu dibicarakan juga masalah Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Presiden meminta Perdana Menteri Australia untuk mengambil kebijakan terhadap orang-orang yang ada di Australia yang berupaya merenggangkan hubungan Indonesia-Australia. Padahal, kata Presiden, saat ini hubungan Indonesia-Australia baik-baik saja dan akan terus ditingkatkan. Kedua pemimpin itu juga membahas masalah konflik Amerika Serikat-Irak dan Korea Selatan-Korea Utara. Indonesia dan Australia bersepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan itu secara damai. Konflik Amerika-Irak akan diserahkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Megawati, sedangkan masalah Korea akan dilanjutkan dialog yang selama ini telah berjalan. Presiden menegaskan pemerintah akan mengirimkan utusan ke Korea Utara-Korea Selatan. Kepada kedua negara itu, pemerintah akan mengusulkan dialog untuk penyelesaian konflik, bahkan Indonesia bersedia memfasilitasi dialog kedua negara. Selanjutnya, hasil dialog akan diberikan ke Pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, Howard menyatakan komitmennya untuk mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengaku ada beberapa orang yang sering kali mengeluarkan pernyataan tentang Aceh dan Papau. Tapi itu pernyataan pribadi, bukan pemerintah Australia. Australia tidak mendukung yang merongrong Indonesia, kata dia. Howard juga menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah damai dalam penyelesaian konflik Irak dengan mendukung peran Dewan Keamanan PBB. Namun, ia mengkhawatirkan penyebaran senjata kimia dan biologis yang bukan tidak mungkin akan jatuh ke tangan kelompok teroris. Ia menegaskan Australia bukanlah negara yang anti terhadap agama Islam. Sikap Australia terhadap Irak, kata dia, lebih dikarenakan negara itu menentang resolusi PBB. (Retno Sulistyowati/AnggoroTempo News Room)
Iklan
