Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Organisasi Internasional (OI) Departemen Luar Negeri Marti Natalegawamenyatakan United Nation Transition Administration for East Timor (UNTAET ) tidak pernah bermaksud mengawasi secara ketat pelaksanaan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc Timor Timur agar memenuhi rasa keadilan. Terutama terutama memenuhi standar internasional. Hal ini dikatakannya kepada para wartawan di Departemen Luar Negeri, Jumat (15/2). “UNTAET tidak pernah bermaksud memantau pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur,” ujar Natalegawa mengutip ucapan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal UNTAET Dennis McNamara. Ia menambahkan, Dennis sendiri telah datang ke Departemen Luar Negeri Jumat (15/2) sore untuk memberikan klarifikasi terhadap sejumlah pemberitaan beberapa media massa hari ini. Karena itu, menurut Natalegawa, anggapan seperti itu harus dikesampingkan. “Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya. Dikatakannya, proses pengadilan HAM ad hoc masalah Timor Timur merupakan suatu proses nasional. Ia juga merasa yakin, bahwa proses tersebut mendapat perhatian dari dunia internasional, termasuk UNTAET. Ia menjelaskan, Ketua Komisi HAM PBB Despuoy sendiri, dalam kunjungannya ke Indonesia dua minggu lalu, telah mengakui bahwa proses-proses yang selama ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia sudah berjalan baik. “”Perkembangan yang dicapai dalam beberapa minggu terakhir ini merupakan hal positif,” kata Natalegawa menirukan ucapan Despuoy. Diakui Natalegawa, Indonesia memang perlu bantuan dari negara-negara lain yang sudah memiliki pengalaman dalam hal pengadilan HAM. Seandainya ada keinginan dari masyarakat internasional untuk membantu Indonesia, haruslah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengadilan Ham. Saat ini, kata Natalegawa, pemerintah Indonesia sedang berencana untuk menghadirkan satu tim hakim dari Perancis untuk memberikan pelatihan kepada hakim dan penuntut yang tergabung dalam proses tersebut. “Tanggal 25 dan 26 Februari, pelatihan untuk jaksa, sementara tanggal 27 sampai 28 Februari, untuk hakim,” jelasnya. Selain Perancis, negara lainnya yang berencana membantu Indonesia dalam hal pelatihan hakim dan jaksa, khusus pengadilan Ham ad hoc adalah Belanda dan Selandia Baru. UNTAET, lanjut Natalegawa, sudah mengingkari janjinya kepada tim kejaksaan agung. Dalam kunjungan tim kejaksaan agung ke Timor Timur selama lebih dari dua minggu bermaksud untuk menemui saksi-saksi yang telah disiapkan oleh UNTAET serta data-data yang sudah mereka persiapkan. “Ternyata mereka tidak memenuhi janjinya,” tuturnya. Ia menambahkan, tanggal 20 Februari nanti, tim kejaksaan agung akan kembali pergi kie Timor Timur untuk mengambil data yang telah disiapkan UNTAET. (Faisal-Tempo News Room)
Iklan
