Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI) memperkirakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif telepon dan listrik menyumbang kenaikan harga barang. Akibatnya, perkiraan inflasi Pemerintah yang sebesar 9,0 persen kemungkinan besar akan terlewati Inflasi tahun 2003 akan sebesar 11,27 persen, lebih tinggi 2,7 persen karena kenaikan tiga tarif itu, ujar Ahli Peneliti Madya LIPI Wijaya Adi dalam konferensi pers yang digelar lembaga itu di Gedung LIPI Jakarta, Kamis (15/1) siang. Meski kenaikan itu dinilai tidak terlalu tinggi dibandingkan negara-negara latin yang mencapai ratusan persen, Wijaya meyakini dampak kenaikan akan jauh lebih besar lagi. Pertama, dia memastikan inflasi setinggi 11,27 persen itu akan memaksa Sertifikat Bank Indonesia SBI turut naik. Akibatnya, suku bunga bank akan naik dan memberikan tekanan yang kuat pada investasi domestik. Investasi akan turun seiring meningkatnya harga produksi, papar dia. DI pihak lain, permintaan masyarakat juga akan menurun sehingga mengharuskan investor mengurangi produksi. Imbasnya, kata Wijaya, jumlah pengangguran akan bertambah. Doktor lulusan Hokkaido University ini memperkirakan sekitar 80 ribu orang akan kehilangan pekerjaan di putaran pertama tahun ini. Jumlah pengangguran di awal-awal tahun akan meningkat tajam, jelasnya. Bisa dipastikan hal ini berpengaruh dalam menurunkankan tingkat kesejahteraan rakyat. Dampak negatif kedua pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sebelumnya Pemerintah pernah mengumumkan target pertumbuhan mencapai 4 persen untuk tahun ini. Namun, LIPI pesimis target tersebut akan tercapa. Pemerintah tak punya langkah konkrit untuk mencapainya, tutur Wijaya mengemukakan alasan. Badan ini memprediksikan pertumbuhan ekonomi maksimal hanya berkisar 3,8 persen saja. Untuk sektor pajak, LIPI melihat Pemerintah akan mendapat pukulan telak. Hasil penelitian lembaga ini memperlihatkan, setidaknya Pemerintah akan kehilangan potensi pajak sebesar Rp. 7,5 trilyun dari perkiraan pemerintah di awal tahun lalu yang sebesar Rp. 6 trilyun. Angka ini hampir sama dengan pinjaman luar negeri yang sebesar 7,8 trilyun, sesal Wijaya. Kehilangan sektor pajak ini berasal dari melesetnya laju tumbuh ekonomi dari target yang sebesar Rp. 1,5 trilyun dan bebas pajak untuk sektor elektronik senilai Rp. 6 trilyun. Mengamati gambaran yang cukup menyakitkan bagi rakyat itu, LIPI memaklumi jika respon keras dari publik akhirnya muncul. Wijaya sendiri mengakui respon itu menggambarkan pemerintah yang belum siap menanggung konsekwensi dari kebijakan yang telah diambil. Pemerintah tak mengerti suasana psikologis masyarakatnya sendiri, cetusnya. Untuk itu, LIPI mengusulkan agar Pemerintah melakukan penundaan kenaikan harga untuk mengatasi kecemasan dan kemarahan rakyat yang makin tak terkendali. Setidaknya, penundaan dapat dipergunakan Pemerintah untuk mensosialisasikan lebih jauh kebijakannya. Persiapan mental rakyat pun, tegas Wijaya, bisa dikelola terlebih dahulu. Penundaan hargapun, Wijaya melanjutkan, harus diikuti dengan perbaikan mekanisme distribusi BBM, pengawasan dana kompensasi yang ketat serta sosialisasi kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Setelah sosialisasi, Pemerintah bisa menaikkan harga satu persatu. Syaratnya, imbuh Wijaya, bbm harus menjadi produk terakhir yang mengalami kenaikan harga. Karena kami melihat harga BBM dunia itu mulai naik saat ini. Belum lagi memanasnya suhu politik di Irak. Kalau dinaikkan sekarang, pukulan terhadap minyak akan terjadi tiga kali, paparnya. Meski penundaan ini dinilai tak menjamin turunnya harga barang, dinilai Wijaya setidaknya mengobati beban psikologis masyarakat. Aksi demo yang berpengaruh besar pada menurunnya order luar negeri diharapkan bisa mereda. Pada bagian lain Wijaya melihat Pemerintah tak memanfaatkan peluang untuk menarik uang. Mengatasi ketekoran itu kan tidak hanya dengan menarik subsidi, tandasnya. Ia mencontohkan bea impor bahan pertanian sebagai peluang yang potensial untuk mendapatkan devisa. Pajak ini dianggap tepat sasaran karena penikmat bahan impor pertanian seperti buah anggur, apel, pear, dan lainnya sebagian besar adalah golongan menengah ke atas. Sri Wahyuni --- TNR
Iklan
