Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangkal penghentian sementara ‘Headline News’ Metro TV sebagai salah satu bentuk pembredelan pers serta sebagai upaya mengancam kebebasan pers. Menurut Koordinator Isi Siaran KPI, Ezki Suyanto, Komisi Penyiaran tidak mencabut izin penyelenggaraan siaran Metro TV dan tidak menghentikan keseluruhan program ‘Headline News’. “Headline News adalah program yang ditayangkan setiap jam sebanyak 24 kali dalam sehari. Dengan begitu, 23 program acara tersebut tetap berjalan karena yang kami hentikan hanya program pada pukul 5 pagi,” kata Ezki.
Bahkan, kata Ezki, hak publik atas informasi pun tidak dicederai, karena informasi yang disampaikan pada program pukul lima pagi masih bisa diputar ulang pada program di jam lainnya. Selain itu, menurutnya, semua keputusan KPI adalah didasarkan pada tindakan normatif yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di ranah penyiaran yang telah menjadi hukum positif. "Dalam kasus Metro TV tersebut, hak publik telah dilanggar seperti yang tercantum dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah, dan P3sps KPI,” kata Ezki lagi.
Terkait Manifesto Kemerdekaan Pers yang dikeluarkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sejumlah tokoh pers dan praktisi televisi serta pengamat media beberapa waktu silam, KPI melihatnya sebagai hal yang normal di dalam demokrasi. Namun, meski memaklumi, KPI melihat sebagian substansi deklarasi tersebut tidak benar dan bisa membing ungkan masyarakat. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam deklarasi tersebut, para pendukung menyatakan bahwa tindakan KPI dinilai sebagai perampasan kemerdekaan pers dan merupakan embrio mengekang kemerdekaan pers pada masa datang.
“Para pendukung deklarasi sepertinya keliru dalam mempelajari keputusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada 2003 silam yang menganggap kewenangan KPI dalam memberikan sanksi atas pelanggaran isi siaran telah dicabut,” ujarnya.
Ezki mengatakan, keputusan MK pada 2003 silam itu bukan membatalkan kewenangan KPI dalam mengatur dan memberikan sanksi, melainkan hanya menyatakan bahwa wewenang mengeluarkan peraturan pemerintah ada di tingkat pemerintah, termasuk tata cara pemberian sanksi. Pemerintah, tambahnya, telah menerbitkan PP 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta.
“PP tersebut mengatakan bahhwa KPI dapat memberikan sanksi, menegur, menghentikan sementara, bahkan menutup selamanya acara bermasalah serta memberikan usulan kepada Menteri untuk mencabut izin siarannya,” kata Ezki lagi.
Sebelumnya, KPI menghentikan sementara program ‘Headline News’ Metro TV pukul lima pagi selama tujuh hari berturut-turut dan meminta stasiun Tv itu menyatakan minta maaf secara terbuka dan lisan kepada publik selama tiga hari berturu-turut karena menyangkan adegan pasangan yang sedang melakukan hubungan badan selama lima detik.
Arie Firdaus
Iklan
